Hidupkan Bandara Husein dan BIJB Kertajati, Farhan Usulkan Proposal Konsep "Dwi Bandara" ke DPR RI

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengajukan proposal konsep 'Dwi Bandara' atau pengoperasian bersama Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.

Usulan ini disampaikan Farhan di hadapan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Saeful Huda, jajaran Komisi V, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman saat kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI di Gedung Sate, Jumat (3/10/2025).

Farhan mengatakan, usulan tersebut disampaikan karena pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara tidak hanya penting bagi Kota Bandung, tetapi juga untuk mengoptimalkan ekosistem transportasi udara Jawa Barat.

"Kami menyarankan agar kedua bandara dihidupkan secara simultan, jangan menunggu yang satu maju dulu baru yang lain menyusul. Kalau hanya menunggu, kita tidak akan bergerak," ujar Farhan di Gedung Sate, Jumat (3/10/2025).

Menurutnya, konsep ini merupakan hasil kajian bersama Pemerintah Kota Bandung, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat.

Rencana tersebut juga melibatkan masukan dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Lanud Husein Sastranegara, serta PT Angkasa Pura II. Sebab, Farhan menilai Bandara Husein memiliki posisi strategis sebagai 'satelit'yang mendukung Kertajati.

"Bandara Husein bagian tak terpisahkan dari ekosistem penerbangan Jawa Barat. Saat pusat ekosistem ada di Kertajati, satelitnya harus hidup untuk saling mendukung," katanya.

Farhan mengatakan, jika melihat dari perspektif masyarakat, mereka meminta jangan sampai mematikan satu bandara yang membuat dua-duanya justru mati, jadi untuk solusinya tentu harus hidupkan dua-duanya.

Namun di sisi lain, Farhan pun mengakui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghadapi tantangan besar karena kebijakan pemerintah pusat menekankan aktivasi Kertajati sebagai hub utama.

"Kemenhub terbuka terhadap ide kami, tetapi mereka berpatokan pada perintah presiden untuk mengaktifkan Kertajati. Kami menawarkan cara dengan menghidupkan keduanya," ucap Farhan.

Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menyinggung perlunya insentif bagi maskapai dan pelaku usaha untuk memanfaatkan dua bandara ini.

"Intervensi kepada dunia usaha penerbangan agar memajukan Kertajati harus dibarengi insentif bagi Husein," katanya.

Pemkot Bandung menargetkan penyusunan master plan gabungan Husein-Kertajati dalam 12 bulan ke depan agar dapat diluncurkan sebagai 'West Java Twin Airport' pada akhir 2026.

Konsep ini disebut sejalan dengan strategi West Java Aero Gateway yang diharapkan menjadi pintu gerbang transportasi udara dan industri pariwisata Jawa Barat

Farhan mengatakan, aktivasi dwi bandara tersebut akan mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Semester pertama 2025, pertumbuhan ekonomi Bandung mencapai 5,42 persen berkat inflasi terkendali dan meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Tingkat hunian hotel di Agustus lalu rata-rata mencapai 56,38 persen, dengan hotel berbintang bahkan lebih dari 60 persen.

"Ini menunjukkan wisatawan yang datang memiliki daya beli premium," ujar Farhan.

Pada akhir pertemuan, Farhan menyerahkan Proposal Dwi Bandara secara resmi kepada Wakil Ketua DPR RI dan Komisi V DPR RI sebagai bentuk komitmen memperkuat konektivitas transportasi udara Jawa Barat.

Usulan Dwi Bandara Didukung DPR RI

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa mengatakan, pihaknya mendukung pengaktifan dua bandara di Jawa Barat karena Bandara Husein memiliki sejarah panjang dan merupakan aset penting yang tidak boleh dibiarkan mati.

"Jawa Barat ini punya dua bandara, Kertajati dan Husein. Bandara Husein memiliki sejarah panjang sebelum BIJB hadir. Kita sepakat jangan sampai untuk menghidupkan yang satu, yang lain justru dimatikan. Akhirnya dua-duanya mati. Yang mati tidak hidup-hidup, yang hidup malah mati. Ini yang kita alami hari ini," kata Saan.

Menurutnya, bandara adalah etalase sebuah daerah dan memiliki dampak ekonomi besar, sehingga Saan berharap semua pihak terkait baik DPR RI, Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, Angkasa Pura, Lanud Husein, dan Kementerian Perhubungan mencari solusi realistis agar kedua bandara bisa beroperasi maksimal.

"Kita ingin yang mati bisa hidup, yang hidup tambah sehat, sehingga tidak menjadi beban tetapi memberi manfaat dan kemudahan bagi masyarakat Jawa Barat," ucapnya.