Pemkot Bandung Dorong Kesadaran Lindungi Data Pribadi Lewat Program NGULIK

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemkot Bandung mengadakan forum NGULIK (Ngobrol dan Diskusi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Data dan Statistik)  bertema Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Tata Kelola Sistem Elektronik, Kamis (2/10/2025)

Hal tersebut dilakukan karena Pemkot Bandung terus mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan data pribadi di tengah pesatnya transformasi digital.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, transformasi digital bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk digital atau membuat aplikasi, melainkan menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, efisien, dan akuntabel.

"Tolak ukur keberhasilan transformasi digital adalah Digital Government Index (DGI) yang menilai seberapa jauh kemampuan pemerintah menghadirkan layanan digital yang andal, aman, dan akuntabel," ujarnya saat membuka program NGULIK.

Farhan mengatakan, data merupakan bahan baku utama dalam penyelenggaraan layanan digital sehingga harus dikelola dengan aman.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan hukum penting untuk memastikan keamanan tersebut.

"Data harus aman, tidak boleh bocor. UU PDP jelas menyebutkan data pribadi adalah milik warga negara yang hanya bisa dikuasakan kepada penguasa data. Proses penguasaan, penyimpanan, pengolahan, dan pemanfaatan data harus sesuai prinsip perlindungan data pribadi," kata Farhan.

Farhan mengatakan, tujuan forum NGULIK kali ini ada dua, pertama memastikan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di lingkungan Pemkot Bandung memahami kewajiban perlindungan data pribadi, dan kedua meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih waspada menjaga data pribadi mereka sendiri.

"Tanpa langkah antisipatif, kita semua bisa menjadi korban penyalahgunaan data. Kami mengajak masyarakat untuk berkolaborasi, bukan berkompetisi, demi keamanan layanan digital di Kota Bandung," ucapnya.

Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A Brilyana mengatakan, pengguna internet di Kota Bandung telah mencapai 85 persen dari total penduduk, naik dari 82 persen pada tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memastikan keamanan data dan literasi digital yang merata.

Namun, Yayan menyoroti ancaman serius berupa serangan siber yang menyerang sistem Pemkot Bandung.

"Rata-rata kami menerima sekitar 1,5 juta serangan siber per bulan yang menyasar server dan aplikasi Pemkot Bandung. Sebagian besar disebabkan lemahnya password ASN. Karena itu, ASN wajib mengganti password secara rutin dan lebih spesifik agar tidak mudah diretas," kata Yayan.

Yayan menambahkan, literasi digital harus dibangun dengan pendekatan pentaheliks, melibatkan media, relawan TIK, PKK, Dharma Wanita, serta masyarakat luas agar keamanan data menjadi tanggung jawab bersama.