Petugas Bubarkan Massa Berpakaian Hitam yang Lempari Gedung DPRD Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Polisi membubarkan massa berpakaian serba hitam melakukan pelemparan ke dalam Gedung DPRD Jabar. Aksi itu mereka lakukan sekitar pukul 17.30 WIB.

Massa yang anarkis itu melemparkan molotov ke dalam DPRD Jabar.

Sekitar pukul 18.15 WIB, aparat kepolisian yang berjaga di dalam pagar Gedung DPRD Jabar meminta massa agar pulang lantaran waktu demonstrasi telah berakhir pukul 18.00 WIB.

"Kepada adik-adik, ayo segera bubar, pulang, karena waktu berunjuk rasa telah berakhir," ucap petugas dari DPRD Jabar, Senin (1/9/2025) petang.

Petugas kepolisian yang berada di balik pagar sempat menyemprotkan air untuk membubarkan massa. Namun, mereka masih saja mencoba untuk merobohkan pagar DPRD Jabar.

Baca juga: Mahasiswa di Purwakarta Sampaikan Tujuh Tuntutan Saat Gelar Aksi di Depan Kantor DPRD

Mereka juga terpantau masih melakukan pembakaran di depan pagar DPRD Jabar.

Sebelumnya, pada siang sampai pukul 17.00 WIB, massa aksi dari Cipayung Plus melakukan orasi di depan DPRD Jabar dengan damai. Mereka menuntut sejumlah hal ke pemerintah. 

Korlap Cipayung Plus, M Rafli Salam, menyampaikan, mereka yang terdiri atas beberapa organisasi hadir menyuarakan aspirasi yang menandakan pemerintah saat ini masih belum baik dalam menyelesaikan masalah.

"Presiden RI, Prabowo Subianto, sampai sekarang justru menambahkan tingkat pengamanan yang lebih. Jelas, ini menandakan pemerintah masih tak mampu menyelesaikan hal-hal itu. Kekacauan yang sudah terjadi lima hari lalu, kami masih lihat kepolisian yang sudah membunuh Affan (Kurniawan) hanya 20 hari ditahan. Jadi, sistem di Indonesia masih dikorup," katanya.

Baca juga: Komunitas Ojek Online di Garut Tegaskan Tak Mau Dimanfaatkan, Gelar Doa Bersama dengan Forkopimda

Rafli menambahkan, pihaknya mulai menyalakan api pergerakan dari Bandung, lantaran Bandung terkenal dengan Bandung Lautan Api. 

"Kota Bandung lebih baik dijajah daripada dibakar," katanya.

Mereka menuntut delapan hal, yakni reformasi, RUU Perampasan Aset, pendidikan, dan Kapolri dicopot.

"Itu empat dari delapan poin yang kami garisbawahi, karena fokus kami ialah untuk pembenahan diri bagi Polri. Jika ini tak direspons, kami akan melakukan dengan eskalasi yang lebih besar, sebab ini bentuk kekecewaan dari kami," ucapnya. (*)