Kamis, 21 Mei 2026

PDIP Larang Kader Main Proyek MBG

PDIP Majalengka Sisir Kader yang Main Proyek MBG: Instruksi DPP Jelas, Jangan Ambil Untung

Ketua DPC PDIP Majalengka, Sobahi, tegaskan instruksi DPP untuk menginventarisasi kader yang terlibat program MBG agar tidak disalahgunakan.

Tayang:
Penulis: Adhim Mugni Mubaroq | Editor: Ravianto
tribuncirebon.com / Ahmad Imam Baehaqi
LARANG MAIN MBG - Ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka, Karna Sobahi. Ketua DPC PDIP Majalengka, Sobahi, tegaskan instruksi DPP untuk menginventarisasi kader yang terlibat program Makan Bergizi Gratis agar tidak disalahgunakan. 

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka memastikan akan menindaklanjuti surat instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan terkait larangan pemanfaatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ketua DPC PDIP Majalengka, Karna Sobahi, mengatakan bahwa jajaran pengurus DPC akan membahas secara khusus instruksi tersebut dalam rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 28 Februari 2026.

“Pengurus DPC akan menindaklanjuti surat DPP tersebut pada rapat pleno DPC besok. Ini menjadi agenda penting karena menyangkut sikap dan tanggung jawab kader di daerah,” ujar Sobahi saat dihubungi, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, terdapat dua pokok pembahasan utama yang akan dibahas dalam rapat pleno tersebut.

Pertama, DPC PDIP Majalengka akan melakukan inventarisasi terhadap kemungkinan adanya kader PDI Perjuangan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Program MBG di wilayah Majalengka.

“Kami akan menginventarisir apakah ada kader PDI Perjuangan yang secara langsung terlibat mengelola MBG. Ini penting untuk memastikan instruksi DPP benar-benar dijalankan,” tegasnya.

Baca juga: Daging Onigiri Basi, Menu MBG yang Diduga Jadi Penyebab Keracunan Belasan Siswa di Cimahi

Selain itu, DPC PDIP Majalengka juga akan membahas pola pengawasan dan mekanisme pelaporan terkait pelaksanaan MBG di daerah.

Hasil pengawasan tersebut nantinya akan dilaporkan secara berjenjang kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan DPP PDI Perjuangan.

“Kami juga akan membahas pola pengawasan dan pelaporan kepada DPD dan DPP mengenai realitas pelaksanaan MBG di Majalengka, supaya pelaksanaannya benar-benar sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” jelas Sobahi.

Ia menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan instruksi DPP PDI Perjuangan yang meminta seluruh kader di struktur, legislatif, dan eksekutif menjaga integritas serta tidak memanfaatkan program yang bersumber dari anggaran negara untuk kepentingan pribadi.

Melalui rapat pleno tersebut, DPC PDIP Majalengka berharap pelaksanaan MBG di daerah dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.(*)

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved