Polemik MBG di Pangandaran, PDIP Ingatkan Potensi Korupsi dan Penyimpangan

Ringkasan Berita:

• DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran memberi perhatian serius terhadap pengelolaan program MBG setelah muncul keluhan warga terkait kualitas menu dan dugaan ketidaksesuaian anggaran. 
• Jeje Wiradinata memastikan setiap aduan akan diteruskan melalui kader partai di eksekutif dan legislatif untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan. 
• Meski tidak terlibat dalam pengelolaan teknis, partainya berkomitmen mengawal transparansi dan mendorong pengawasan ketat agar program berjalan sesuai aturan.

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN – Dinamika pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pangandaran kini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) setempat.

Fokusnya tertuju pada tata kelola di setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program tersebut.

Perhatian itu muncul setelah sejumlah penerima manfaat menyampaikan keluhan mengenai sajian yang mereka terima. Dalam beberapa pekan terakhir, suara keberatan dari warga terus bermunculan dan menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat.

Beberapa laporan menyebutkan makanan yang diterima dalam kondisi tidak layak konsumsi karena sudah basi. Selain itu, ada pula penilaian bahwa takaran serta mutu menu yang dibagikan dianggap belum sepadan dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, memastikan bahwa setiap laporan yang masuk tidak akan diabaikan. Ia menegaskan komitmen partainya untuk menindaklanjuti seluruh temuan yang disampaikan masyarakat.

Karena posisi Bupati Pangandaran berasal dari PDI Perjuangan, laporan tersebut akan diteruskan melalui kader partai yang menduduki posisi di jajaran eksekutif maupun legislatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

"Kebetulan kepala daerah di Pangandaran dari PDI Perjuangan, maka temuan dan aduan masyarakat ini akan kami sampaikan melalui kader-kader partai yang ada di eksekutif dan legislatif agar segera ditindaklanjuti," ujar Jeje dihubungi Tribun Jabar melalui WhatsApp, Sabtu (28/2/2026) siang.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan program MBG wajib mengikuti regulasi yang telah ditetapkan. Pihaknya juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat serta penerima manfaat untuk menyampaikan masukan sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.

Menurut Jeje, pengawasan terhadap program tersebut berada dalam kewenangan Bupati dan anggota DPRD. Kedua unsur itu dinilai memiliki kapasitas untuk memastikan implementasi berjalan sesuai aturan.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa kader PDI Perjuangan di Kabupaten Pangandaran tidak ikut serta dalam pengelolaan teknis program MBG. Meski begitu, partainya tetap berkomitmen mengawal jalannya program, terutama dalam aspek transparansi.

Pengawasan yang dimaksud mencakup kesesuaian antara alokasi biaya, komposisi menu, hingga kandungan gizi yang diberikan kepada penerima manfaat. Hal itu dipandang penting agar tujuan program benar-benar tercapai.

"Menu MBG tidak boleh dalam kondisi basi namun tetap disajikan kepada penerima manfaat. Selain itu, harus sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan," katanya.

Jeje juga mengingatkan adanya celah potensi penyimpangan apabila program tidak diawasi secara disiplin. Ia menilai program MBG memiliki kerentanan, baik dari sisi kualitas gizi, variasi menu, maupun aspek harga.

"Korupsi biasanya tergantung pada sikap dan adanya kesempatan. MBG ini rawan jika tidak diawasi dengan baik," ucap Jeje.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa partainya bukan pihak yang berperan sebagai pelaksana teknis atau eksekutor yang dapat memberhentikan pengelola. Seluruh laporan dan temuan yang muncul, lanjutnya, akan diproses melalui mekanisme yang berlaku oleh Bupati serta anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.