Awasi Program MBG, Ono Surono: Seluruh Kader PDIP Jabar Wajib Patuhi Instruksi DPP Partai

Ringkasan Berita:

• Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono menginstruksikan seluruh kader hingga tingkat anak ranting untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai perintah DPP. 
• Kader dilarang keras mencari keuntungan dari program ini. 
• Fokus pengawasan diarahkan pada aspek keamanan pangan guna mencegah kasus keracunan massal seperti yang terjadi di KBB, dengan mengoptimalkan peran 200 lebih legislator dan tiga kepala daerah di Jabar. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, memastikan seluruh jajaran partai di Jabar akan menjalankan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai kader partai, Ono menyambut baik surat instruksi dari DPP dan berkomitmen melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Ono mengaku, surat instruksi tersebut sudah didistribusikan hingga tingkat anak ranting dan akan dipantau pelaksanaannya. Ia pun menegaskan bahwa DPP memiliki mekanisme sanksi bagi kader yang melanggar.

“Surat yang dikeluarkan DPP sudah kami distribusikan ke seluruh jajaran pengurus sampai tingkat anak ranting, termasuk anggota legislatif dan eksekutif partai. Nanti akan kita pantau dan sisir informasinya,” ujar Ono, Sabtu (28/2/2026).

Ono menekankan agar kader partai tidak terlibat dalam program MBG, baik secara langsung maupun tidak langsung, apalagi mencari keuntungan dari pelaksanaan program tersebut.

Dalam konteks pengawalan di Jawa Barat, Ono menyebut PDI Perjuangan Jabar memiliki 17 anggota DPRD Jabar, sekitar 200 anggota DPRD kabupaten/kota, serta tiga kepala daerah yang akan dioptimalkan fungsi pengawasannya.

Menurutnya, kepala daerah dapat menjalankan fungsi pengendalian agar pelaksanaan MBG sesuai ketentuan, terutama untuk mencegah kejadian yang dapat menimbulkan keracunan.

Ono menyatakan struktur partai telah diarahkan untuk memantau jalannya program, mengingat adanya kejadian keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat yang sempat menjadi perhatian nasional.

“Hal itu menjadi catatan kami dalam melakukan pengawasan program MBG,” katanya. (*)