Desakan Menguat, Ketua Asperapi Jabar Kritik Lambannya Penyelesaian Konflik Kadin Jabar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Pameran dan Konvensi Indonesia (Asperapi) Jawa Barat, Koko Koswara, kini angkat bicara dengan nada kecewa yang semakin kuat terhadap Kadin Indonesia.

Ia kecewa karena Kadin Indonesia belum juga mampu merampungkan kemelut berkepanjangan terkait Kadin Jawa Barat.

Dalam pandangannya, kondisi tarik ulur yang tidak kunjung berakhir ini membuat citra Kadin Indonesia seolah tampak tidak memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan yang mestinya dapat segera diputuskan.

Koko menyampaikan bahwa bila Kadindo tidak ingin dianggap tidak tegas dalam menghadapi masalah internal, maka langkah konkret yang harus dilakukan adalah memanggil ketua hasil Musprov Preanger dan mengeluarkan SK secepat mungkin karena hasil Muprov tersebut dinilainya sebagai proses formal yang sah dan sesuai aturan organisasi.

Menanggapi tudingan yang sempat muncul terkait aksi para kadinda dan ke kantor Kadin Jabar beberapa waktu lalu, Koko menuturkan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk luapan kekecewaan para peserta aksi terhadap situasi status quo yang seharusnya diberlakukan pada kantor Kadin Jabar.

Ia menggambarkan bahwa situasi tidak akan memanas apabila tidak ada pemicu sejak awal, sehingga protes yang terjadi pada hari Rabu lalu merupakan konsekuensi dari sikap Kadin Indonesia yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dalam menangani permasalahan yang terus berlarut-larut.

"Saya akhirnya menyimpulkan Kadindo memang sengaja membiarkan ini terjadi, terbukti dengan tidak adanya tindakan nyata, yang ada hanya janji belaka yang membuat saya berpendapat tidak becusnya pengurus kadindo menyelesaikan persoalan," katanya melalui siaran tertulis, Sabtu (22/11/2025).

Koko menambahkan bahwa adanya pendapat yang menyebut aksi itu tidak mencerminkan perilaku seorang pengusaha merupakan bentuk pola pemikiran yang sempit.

Baginya, komentar seperti itu justru memperlihatkan ketidaktahuan pihak yang berkomentar mengenai persoalan inti yang sedang terjadi dan apa yang diperjuangkan para anggota organisasi.

Dalam konteks penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini, Koko menyampaikan posisi tegas bahwa tidak diperlukan penyelenggaraan musyawarah baru atau bahkan Muprov ulang apabila pihak yang selama ini dinilai melanggar AD dan ART masih tetap dilibatkan dalam prosesnya, karena langkah tersebut hanya akan memperpanjang masalah tanpa arah penyelesaian yang jelas.

Pandangan serupa turut disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Dodi Ahmad Sofiandi.

Ia menyetujui pernyataan Koko mengenai keharusan Kadin Indonesia untuk segera mengambil sikap final berdasarkan peraturan organisasi yang berlaku serta kembali merujuk kepada AD dan ART sebagai landasan utama penyelesaian masalah.

Menurut Dodi, aksi yang dilakukan para kadinda beberapa waktu lalu merupakan wujud kepedulian dan kegelisahan karena upaya penyampaian aspirasi baik secara lisan maupun surat tidak pernah mendapatkan respons yang memadai.

Akibatnya, langkah turun ke jalan dipandang menjadi satu-satunya cara untuk mendesak Kadin Indonesia agar memastikan gedung Kadin berada dalam posisi status quo hingga persoalan benar-benar tuntas.

Dodi berharap agar keputusan siapa sosok yang akan memimpin Kadin Jawa Barat dapat segera diputuskan oleh Kadin Indonesia sehingga situasi yang tidak menentu ini bisa segera berakhir dan roda organisasi kembali berjalan dengan stabil sesuai amanat anggotanya.