Disdikpora Pangandaran Nyatakan Perang pada LSL dan LGBT, Minta Orang Tua Ikut Berperan

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, meminta kesadaran orang tua murid untuk sama-sama mengedukasi anaknya. Langkah itu untuk mengantisipasi perilaku menyimpang laki suka laki (LSL) dan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), 

"Saya tidak menyatakan ada siswa di Kabupaten Pangandaran yang terjangkit HIV/AIDS didominasi LSL, itu saya belum tahu. Cuma, kami dari Dinas Pendidikan mengantisipasi hal itu dan kami nyatakan perang," ujar Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran, Soleh Supriadi, kepada Tribun Jabar di kantornya, Jumat (21/11/2025) siang.

Dia menegaskan, tak mau generasi muda di Pangandaran malah terbawa arus negatif.

Baca juga: Bupati Citra Menangis di Hadapan Warga Terdampak Banjir Pangandaran: Semoga Nanti Ada Solusi

Dia mengaku sudah berkolaborasi dengan instansi terkait di Kabupaten Pangandaran. "Kita juga perintahkan kepada semua stakeholder yang berada di pendidikan baik kepala sekolah ataupun pejabat," katanya.

Tujuannya, agar bisa menyosialisasikan dan lebih mengedukasi kepada masyarakat terkait adanya fenomena LSL dan LGBT yang kini beredar di media sosial. Ia berharap, fenomena tersebut tidak terjadi kepada pelajar di Kabupaten Pangandaran.

"Saya harap masyarakat khususnya orang tua siswa atau pelajar, mari kita bersama-sama untuk menjaga, membimbing, juga mengedukasi anak-anak kita," ucap Soleh.

Soleh berharap semuanya bisa memahami dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada para pelajar. Apalagi pada era digital sekarang menuntut peserta didik untuk belajar dan tentunya memahami informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Baca juga: Korban Banjir di Pangandaran Dapat Bantuan, Bupati Minta Masyarakat Sabar, Pemkab Sedang Cari Solusi

"Tapi, sisi lain ITE juga hal yang harus adanya pengawasan ketat dari orang tua dan masyarakat pada umumnya. Agar, penggunaan medsos di kalangan pelajar itu bisa bijak dan ada batas-batasnya," ujarnya.

Soleh mengaku sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), koordinator wilayah (korwil), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), puskesmas, dan lainnya untuk upaya pencegahan perilaku itu.

"Agar ke depan ada langkah nyata di masing-masing kecamatan, kolaborasi antara Dinkes dan Disdik serta stakeholder yang ada di kecamatan untuk bisa mengedukasi di setiap sekolah khususnya SMP untuk mengantisipasi hal tersebut," katanya. (*)