Warga Dukung Dedi Mulyadi Normalisasi Aliran Sekunder Pasir Panggang Karawang

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Karawang, Cikwan Suwandi

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Warga mendukung upaya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menormalisasi aliran sekunder Pasir Panggang yang mengalir di Desa Wadas, Sukamakmur, dan Desa Purwadana, Kabupaten Karawang.

"Sebagai warga sangat mendukung, karena memang harus dikembalikan lagi ke (fungsi) awalnya," kata Atos (50) warga Sukamakmur, Rabu (12/11/2025).

Dari pantauan Tribun Jabar, normalisasi sekunder Pasir Panggang masih terus berjalan. Terlihat alat berat masih melakukan pengerukan dan perapian. 

Sementara itu juga memang masih terdapat bangunan yang belum dibongkar di lahan yang dinilai masih masuk ke dalam sekunder Pasir Panggang.

Kepala Desa Sukamakmur, Dede Sudrajat, mengungkapkan, normalisasi sekunder Pasir Panggang belum pernah dilakukan dan kondisinya telah rusak selama puluhan tahun.

"Kalau dari pihak desa tidak mungkin bisa melakukan karena lahan itu disewakan oleh pihak PJT (Perum Jasa Tirta) 2," kata dia di kantornya, Rabu.

Baca juga: Sebanyak 9 Desa di Karawang Siap Gelar Pilkades Secara Digital

Dede mengatakan, upaya normalisasi itu sangat didukung oleh warga. Alasannya, akan mengurangi dampak banjir dan kemudian akan mengairi sawah-sawah petani yang luasnya sekitar 30 hektare.

Petani selama ini hanya mengandalkan air dari Cisalak dengan menggunakan pompa atau menggunakan air satelit bawah tanah untuk mengairi sawah.

"Air limpasan dari Jalan Raya Interchange ini langsung ke kami. Sementara sekunder yang seharusnya bisa menjadi pembuangan itu malah tersendat," kata dia.

Normalisasi, menurutnya, sudah berjalan sekitar 50 persen. Kemudian akan fokus pada Desa Purwadana yang banyak kontrakan menutup sekunder Pasir Panggang.

Baca juga: Jejak Pilkada Inklusif di Karawang, Demokrasi yang Tak Meninggalkan Siapa Pun

"Saya berterima kasih kepada Pak KDM. Tentu kita bersyukur dengan normalisasi ini," kata dia.

Dede mengaku tidak mengetahui mengenai sewa-menyewa lahan pengairan tersebut. Tentang siapa pemiliknya atau pun prosesnya penyewaan.

"Karena memang tidak ada pemberitahuan ke desa. Itu hubungannya antara PJT dan yang menyewa. Siapa yang menyewa pun kami tidak tahu," kata dia. (*)