Banyak Warga Karawang Gagal Beli Rumah Subsidi Diduga Terjerat Pinjol, Menteri PKP Beri Solusi

TRIBUNJABAR.ID - Sejumlah warga Karawang mengeluhkan gagal membeli rumah subsidi dari pemerintah.

Diketahui gagal membeli rumah subsidi tersebut lantaran mereka memiliki cicilan pay later atau pinjaman online (pinjol).

Meski pinjol tersebut hanya di bawah Rp 1 juta, hal tersebut membuat warga tak memenuhi syarat untuk bisa membeli rumah subsidi tersebut.

Hal itu disampaikan warga saat sesi tanya jawab pada kegiatan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Aula Husni Hamid Komplek Pemda Karawang pada Senin (27/10/2025).

Baca juga: Menteri Keuangan Purbaya Beri Subsidi untuk Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta, Ini Keuntungannya

Menanggapi hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan agar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa untuk memutihkannya.

"Saya dapat banyak masukan dari masyarakat yang kena slik karena pinjol pay later dan sebagainya sehingga tidak bisa pinjam. Saya sudah usulkan kepada pak menteri keuangan untuk diputihkan," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menurutnya, banyak masyarakat memiliki tunggakan hanya dibawah Rp 1 juta, bahkan hanya ratusan ribu. Karena hal itu banyak masyarakat tidak bisa mengambil kredit rumah subsidi.

"Untuk nilai tertentu kalau bisa diputihkan supaya rakyat tetap bisa mengajukan. Saya sudah sampaikan kepada menteri keuangan seperti itu," beber dia.

Saat ini, dirinya sudah meminta data-data dari Tapera untuk kembali menyampaikan kembali. Diharapkan adanya kebijakan ini bisa meningkatkan kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat.

"Karena kasihan rakyat kita, rakyat kecil. Karena pinjol dan sebagainya banyak yang tidak bisa mendapatkan program negara," katanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Karawang, Jawa Barat siap mendukung Kredit Program Perumahan (KPP) yang digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Hal itu disampaikan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh saat menghadiri Sosialisasi KPP Penguatan Ekosistem Perumahan di Aula Husni Hamid Komplek Pemda Karawang pada Senin (27/10/2025).

Aep menegaskan, pihaknya mendorong masyarakat agar bisa memanfaatkan program Kementerian PKP tersebut.

Baca juga: Kabar Baik, Majalengka Dapat Jatah Seribu Rumah Subsidi, Bupati: Hampir 500 Unit Terealisasi

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, KPP dilaksanakan berdasarkan Permenko Nomor 13 Tahun 2025 dan Permen PKP Nomor 13 Tahun 2025.

KPP merupakan kredit modal kerja dan atau kredit investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah berupa individu atau perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.