Dari Rp400 Miliar ke Rp3,5 Triliun: Dedi Mulyadi Revolusi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jabar  

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan kembali komitmen kuat Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat dalam menerapkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, seluruh kebijakan fiskal yang dijalankan saat ini diarahkan agar manfaatnya dapat benar-benar dirasakan masyarakat di berbagai lapisan.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika menghadiri Rapat Paripurna memperingati Hari Jadi ke-13 Kabupaten Pangandaran yang digelar di Gedung DPRD Pangandaran, Sabtu (25/10/2025).

Suasana peringatan tersebut menjadi momentum bagi Dedi Mulyadi untuk menggarisbawahi pentingnya efisiensi belanja daerah demi hasil pembangunan yang nyata.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa Pemdaprov Jabar terus melakukan pergeseran pola anggaran.

Fokusnya kini bukan lagi pada belanja rutin, melainkan pada belanja pembangunan yang memiliki efek langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia mencontohkan perubahan drastis dalam alokasi anggaran infrastruktur jalan yang melonjak dari sekitar Rp400 miliar menjadi Rp3,5 triliun.

“Kami hidup prihatin, tanpa pengawalan, tanpa mobil dinas, tanpa baju dinas, tanpa perjalanan dinas. Semua efisiensi itu dilakukan agar dana publik benar-benar kembali untuk rakyat,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.

Dedi juga menyoroti isu mengenai dana mengendap milik Pemdaprov Jabar seperti yang dilaporkan oleh Bank Indonesia. Menurut data lembaga tersebut, terdapat dana sebesar Rp4,1 triliun yang belum digunakan.

Namun, ia menegaskan bahwa informasi tersebut perlu diluruskan karena per 17 Oktober 2025 posisi kas daerah Jawa Barat tercatat Rp2,4 triliun.

Dana tersebut, tegasnya, bukan uang menganggur melainkan dana yang sedang berjalan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk pembayaran proyek pembangunan, tunjangan tenaga pendidik, serta gaji pegawai.

“Kalau disebut mengendap, harusnya sampai tanggal 17 Oktober uang itu tidak bergerak. Namun, setiap hari ada arus masuk dan keluar. Jadi ini bukan uang mengendap,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tata kelola keuangan Pemdaprov Jabar selama ini telah mendapat pengakuan nasional. Penghargaan itu datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menilai kinerja keuangan Jawa Barat sebagai yang terbaik di Indonesia.

Sebelumnya, pada 20 Oktober 2025 di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat menempati posisi teratas secara nasional dalam hal realisasi pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan laporan tersebut, capaian pendapatan daerah Jabar mencapai 73 persen, sementara belanja daerah mencapai 66 persen. Hasil tersebut memperkuat reputasi Jawa Barat sebagai provinsi dengan pengelolaan keuangan publik yang paling solid di tingkat nasional.