Tito Puji Kinerja APBD Jabar 2025, Purbaya dan Dedi Mulyadi Kompak Ingatkan “Uang Jangan Tidur”

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas keberhasilannya dalam mengelola pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Capaian tersebut disebut melampaui rata-rata kinerja keuangan provinsi lain di Indonesia, menjadi contoh pengelolaan fiskal yang efektif di tingkat daerah.

Pujian tersebut disampaikan Tito secara langsung di hadapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri pada Senin (20/10/2025).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 17 Oktober 2025, realisasi belanja APBD Jawa Barat telah menembus angka 73,34 persen, sementara pendapatannya mencapai 66 persen.

“Pendapatan tinggi, belanja tinggi tapi ada space sedikit untuk cadangan, kalau terjadi apa-apa ada bencana dan pembayaran penting. Kami lihat dengan skenario pendapatan tinggi belanja tinggi yang terbaik adalah Jawa Barat pak,” ujar Tito seperti dikutip dari tayangan Youtube resmi Kemendagri.

Dalam pemaparannya, Tito menuturkan tren realisasi pendapatan APBD di seluruh provinsi, kota, dan kabupaten per September 2025 menunjukkan bahwa tingkat realisasi pendapatan di kabupaten dan kota justru sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi.

Sebelumnya, Tito menguraikan data agregat yang mencakup keseluruhan daerah di Indonesia.

“Jadi data untuk realisasi pendapatan per 30 September 2025 adalah 70,27 persen atau Rp949,97 triliun. Ini lebih tinggi daripada tahun 2024, periode yang sama yakni 67 persen (Rp919,98 T),” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan catatan penting bagi pemerintah daerah agar terus memperbaiki tata kelola serta mempercepat penyerapan anggaran.

Ia menekankan bahwa kinerja positif tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mempertimbangkan peningkatan dana transfer ke daerah (TKD).

“Jadi saya minta ke para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. Dua triwulan ke depan saya lihat seperti apa. Kalau bagus penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya karena lagi kita dorong lebih cepat kan, saya yakin uang saya lebih banyak dibanding yang diperkirakan sebelumnya,” katanya.

Purbaya menambahkan, evaluasi terhadap kinerja daerah akan dilakukan pada akhir kuartal I atau menjelang kuartal II tahun 2026, untuk menentukan kemungkinan penambahan alokasi TKD.

Namun ia menegaskan bahwa syarat utama untuk penambahan tersebut adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan transparan.

“Kalau jelek saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka rupanya kalau itu. Tapi kalau kita punya bukti bahwa udah bagus semua, harusnya enggak ada masalah kita naikkan,” imbuhnya.

Baik Tito maupun Purbaya sepakat bahwa percepatan realisasi belanja daerah sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Dana yang mengendap terlalu lama di kas daerah dianggap sebagai potensi ekonomi yang tidak dimanfaatkan.

“Jangan biarkan uang tidur, uang harus kerja bantu ekonomi daerah,” tegas Purbaya.

Data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang menunjukkan realisasi belanja APBD Jawa Barat mencapai 73,34 persen dan pendapatan 66 persen menjadi dasar apresiasi tersebut.

Namun, di tengah pujian dari pusat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru bersikap kritis terhadap kinerja internal pemerintahannya.

Dedi mengaku bahwa meski pencapaian Jabar mendapatkan apresiasi, masih terdapat dana kas yang belum terserap secara optimal.

“Pagi hari ini saya malah negur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Bappeda], Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah [BPKAD] Provinsi Jawa Barat. Karena hari ini dicek kasnya berapa? Kasnya ada Rp2,5 triliun,” ujarnya di Gedung Sate, Bandung, Senin (20/10/2025).

Dalam tegurannya, Dedi yang akrab disapa KDM menanyakan sejauh mana kemampuan serapan anggaran hingga akhir tahun 2025.

“Kalau sampai Desember itu daya serap pemerintah berapa? Daya serah pemerintah sampai Desember ada Rp7,5 triliun. Sumber keuangan yang musik mungkin masuk berapa? Sumber keuangan yang musik mungkin masuk ada Rp6,5 triliun. Berarti Rp9 triliun saya bilang, itu masih ada sisa,” katanya.

Dedi menilai bahwa meski pusat menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan kinerja keuangan terbaik, ia enggan berpuas diri. Menurutnya, masih ada ruang anggaran yang bisa dimaksimalkan untuk kepentingan publik.

“Saya nggak mau dikatakan paling tinggi. Saya masih paling rendah. Karena apa? Karena masih ada duit yang nanti dihitungan Desember itu, masih ada perhitungan sekitar space-nya Rp500 miliar itu tadi. Dan yang Rp500 miliar itu hari ini sudah saya putuskan untuk terus didorong menjadi belanja,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk proyek infrastruktur yang mendesak, khususnya perbaikan jalan provinsi di berbagai wilayah.

“Jadi hari ini kita akan mendorong lagi penambahan ruas-ruas jalan yang dilakukan perbaikan atau hotmik. Ya terutama di antaranya jalan-jalan yang hotmik itu, saya nggak mau lihat jalan provinsi dari berbagai daerah bergelombang, termasuk menuju arah Kota Bandung,” pungkasnya.