Evaluasi Pemilu 2024, Aspirasi KPU Jabar Siap Dibawa DPD RI untuk Revisi UU Pemilu

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah hiruk-pikuk Pemilu 2024 berlalu, masa evaluasi justru menjadi fase paling penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia ke depan.

Dalam semangat memperkuat fondasi itu, Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti, melaksanakan kunjungan kerja strategis ke Kantor KPU Provinsi Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung, pada Rabu (15/10/2025). 

Pertemuan tersebut menjadi ajang dialog langsung untuk menyerap aspirasi daerah, khususnya dalam merumuskan pembenahan sistem pemilu mendatang agar lebih adaptif dan berkeadilan.

Kunjungan itu dihadiri langsung oleh Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, bersama para komisioner serta staf sekretariat. Dalam forum tersebut, Aanya menyampaikan tekadnya untuk memperkuat kemitraan antara DPD RI dan KPU sebagai bagian dari agenda pembaruan politik nasional.

“Revisi UU Pemilu sudah masuk prioritas Prolegnas 2026. Kami butuh masukan dari KPU sebagai ujung tombak penyelenggara,” ujarnya membuka diskusi tersebut.

Dalam sesi pembahasan sumber daya manusia, Komisioner KPU Jabar bidang SDM, Abdullah Sapi’i, menyoroti tanggung jawab besar lembaganya terhadap sekitar 1,4 juta petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Mereka masih jadi tanggung jawab kami. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM mutlak dilakukan, karena mayoritas akan menjadi penyelenggara Pemilu 2029,” paparnya dengan nada tegas.

Abdullah menilai kolaborasi dengan DPD RI menjadi langkah positif untuk memperluas pendidikan politik di masyarakat.

“Kami siap jadi pemateri, mengingat Jabar adalah provinsi dengan pemilih tertinggi di Indonesia,” tegasnya, menegaskan komitmen KPU Jabar dalam mengedukasi publik demi menciptakan pemilih yang cerdas dan partisipatif.

Sistem Rekrutmen dan Tekanan Kerja: Tantangan yang Masih Mengakar

Dalam kesempatan berikutnya, Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Politik KPU Jabar, Hedi Ardia, menyoroti permasalahan sistem rekrutmen pegawai yang dinilainya masih terlalu tersentralisasi.

“Mereka merasa tidak punya ikatan dengan KPU Jabar karena dipilih langsung pusat. Padahal yang lebih tahu kondisi daerah ya KPU daerah,” ujarnya mengkritisi sistem yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada efisiensi dan kebutuhan lokal.

Sementara itu, Kabag Teknis KPU Jabar, Sophia K Purba, turut menyoroti beban kerja berat yang dihadapi para penyelenggara.

“Kami sering bekerja sampai pagi. Tubuh manusia butuh istirahat. Tahapan pemilu sebaiknya di hari kerja, bukan Sabtu-Minggu atau libur nasional,” tuturnya, menggambarkan kondisi kerja yang kerap menuntut pengorbanan fisik dan waktu.

Data Pemilih dan Efisiensi Anggaran

Isu efisiensi sistem juga mencuat dalam pembahasan terkait data pemilih. Divisi Data dan Informasi KPU Jabar mengusulkan evaluasi mendalam terhadap mekanisme pengelolaan Data Pemilih Tetap (DPT).

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2024, data milik Kemendagri (DPT 4) justru dijadikan acuan, membuat tahapan verifikasi lapangan melalui proses Coklit (cek dan lihat) terasa tidak optimal.

“Kalau data Kemendagri benar, apa masih perlu Coklit? Ini untuk efisiensi anggaran dan mengurangi beban kerja,” ungkap perwakilan divisi data, menyuarakan keprihatinan terhadap duplikasi proses yang memboroskan tenaga dan biaya.

Komitmen DPD RI untuk Reformasi Sistem Pemilu

Kepala Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Barat, Herman, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari langkah persiapan menuju pembahasan revisi regulasi pemilu menjelang 2029.

“Aspirasi dari KPU Provinsi Jawa Barat akan menjadi bahan bagi Ibu Aanya Rina Casmayanti dalam pembahasan Revisi UU tentang Pemilu dengan DPR dan Pemerintah,” jelasnya menegaskan.

Sebagai penutup, Aanya Rina Casmayanti menekankan kesungguhannya dalam membawa seluruh hasil diskusi tersebut ke tingkat nasional.

“Semua masukan akan kami bawa ke pembahasan di Senayan. Ini untuk memastikan pemilu depan lebih baik dan melahirkan pemimpin terbaik,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut menandai langkah awal penting dalam membangun kembali sistem pemilu yang lebih transparan dan efisien.

Evaluasi terbuka dan sinergi antara lembaga penyelenggara serta lembaga perwakilan menjadi pondasi menuju demokrasi yang semakin matang, sebuah proses panjang untuk melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang benar-benar berkualitas serta mendapat kepercayaan penuh dari rakyat.