Evaluasi Pemilu 2024, Aspirasi KPU Jabar Siap Dibawa DPD RI untuk Revisi UU Pemilu

Isu efisiensi sistem juga mencuat dalam pembahasan terkait data pemilih. Divisi Data dan Informasi KPU Jabar mengusulkan evaluasi mendalam terhadap mekanisme pengelolaan Data Pemilih Tetap (DPT).

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2024, data milik Kemendagri (DPT 4) justru dijadikan acuan, membuat tahapan verifikasi lapangan melalui proses Coklit (cek dan lihat) terasa tidak optimal.

“Kalau data Kemendagri benar, apa masih perlu Coklit? Ini untuk efisiensi anggaran dan mengurangi beban kerja,” ungkap perwakilan divisi data, menyuarakan keprihatinan terhadap duplikasi proses yang memboroskan tenaga dan biaya.

Komitmen DPD RI untuk Reformasi Sistem Pemilu

Kepala Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Barat, Herman, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari langkah persiapan menuju pembahasan revisi regulasi pemilu menjelang 2029.

“Aspirasi dari KPU Provinsi Jawa Barat akan menjadi bahan bagi Ibu Aanya Rina Casmayanti dalam pembahasan Revisi UU tentang Pemilu dengan DPR dan Pemerintah,” jelasnya menegaskan.

Sebagai penutup, Aanya Rina Casmayanti menekankan kesungguhannya dalam membawa seluruh hasil diskusi tersebut ke tingkat nasional.

“Semua masukan akan kami bawa ke pembahasan di Senayan. Ini untuk memastikan pemilu depan lebih baik dan melahirkan pemimpin terbaik,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut menandai langkah awal penting dalam membangun kembali sistem pemilu yang lebih transparan dan efisien.

Evaluasi terbuka dan sinergi antara lembaga penyelenggara serta lembaga perwakilan menjadi pondasi menuju demokrasi yang semakin matang, sebuah proses panjang untuk melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang benar-benar berkualitas serta mendapat kepercayaan penuh dari rakyat.