RESMI, Hari Ini Gubernur Jabar Mulai Buka Posko Pengaduan, Warga Bisa Datang ke Gedung Sate

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hari ini resmi membuka posko layanan pengaduan masyarakat di Gedung Sate, Kota Bandung.

Sesuai yang diagendakan, posko layanan pengaduan resmi beroperasi pada Senin, 6 Oktober 2025 ini.

Sementara itu lokasi layanan pengaduan masyarakat berada di Balai Pananggeuhan Gedung Sate.

Posko pengaduan di Gedung Sate ini beroperasi setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, dari pukul 07.00 hingga 16.00 WIB.

Layanan utama yang diberikan berfokus pada tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan, dan hukum.

Untuk urusan lain, terlebih seperti utang ke bank emok, menurut Dedi Mulyadi, dipastikan tidak akan dilayani

“Yang pertama, masalah orang sakit harus terlayani baik ketika biaya untuk berobatnya misalnya BPJS-nya belum terbayar, atau butuh biaya selama di rumah sakit, butuh ongkos, atau butuh obat karena tidak terkover BPJS. Itu yang pertama," kata Dedi saat ditemui oleh wartawan di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Minggu (5/10/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Jelaskan Konsep Gerakan Rereongan Poe Ibu, Uang Dipegang Bendahara Kas

Kedua, menangani persoalan pendidikan, mulai dari kesulitan sekolah, tidak memiliki seragam, hingga kebutuhan penunjang belajar lainnya.

Dedi mengambil contoh kasus di Bogor, di mana ada anak yang terhambat sekolah hanya karena tidak memiliki baju pramuka, padahal harga seragam hanya sekitar Rp 300 ribu, yang seharusnya pemerintah hadir membantu mereka. “Jangan sampai ada kejadian serupa terjadi di Jawa Barat,” tegasnya.

Ketiga, memberikan pendampingan bagi warga yang menghadapi persoalan hukum. Posko ini menyediakan pendampingan hukum secara gratis.

“Layanan hukum ini kami siapkan dengan pengacara yang siap stand by untuk membantu secara cuma-cuma,” ujar Dedi.

Hingga Tingkat RW

Untuk mendukung kelancaran layanan ini, dana operasional posko di Gedung Sate bersumber dari Rereongan Sapoe Sarebu, yaitu program gotong royong para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal ini berbeda dengan posko pengaduan sebelumnya di Lembur Pakuan yang memakai anggaran operasional gubernur.

“Dana dari ASN ini merupakan bentuk solidaritas dan komitmen mereka untuk membantu warga Jawa Barat yang tengah membutuhkan bantuan. Harapannya, seluruh kegiatan ini diikuti oleh para bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan kelurahan," kata Dedi. 

Selain membuka posko di Gedung Sate, Dedi juga mengajak para bupati dan wali kota dari seluruh daerah di Jawa Barat untuk mencontoh langkah tersebut. Bahkan bisa dijalankan hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan tingkat RW.

Baca juga: Tak Hanya di Persib, Beckham Putra Siap Tampil Maksimal di Timnas Demi Jaga Kepercayaan Pelatih

“Saya berharap rumah dinas para bupati dan wali kota juga bisa dijadikan tempat pengaduan warga. Jadi lebih dekat dengan masyarakat dan bisa melayani dengan cepat,” katanya.

Dedi menyebut bantuan untuk kebutuhan dasar seperti ongkos ke rumah sakit, biaya makan selama perawatan, hingga perlengkapan sekolah anak sebaiknya bisa diurus langsung di tingkat RT, desa, atau kecamatan.

"Kalau seluruhnya berjalan, maka hal-hal yang sederhana bisa diselesaikan dengan cara-cara sederhana," tuturnya.

Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala desa, camat, bupati, dan wali kota yang berkomitmen menjalankan program ini. Menurutnya, layanan pengaduan merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meringankan beban masyarakat. 

"Karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk meringankan kesulitan yang dialami oleh warga kita. Hanya pada kita mereka bisa mengadu dan tugas kita senantiasa melayani apa yang mereka keluhkan," kata Dedi.

Pengalaman pribadi Gubernur Dedi membuka layanan pengaduan di kediamannya di Lembur Pakuan Subang menjadi inspirasi utama pembentukan posko-posko ini. Di sana, warga datang beragam, mulai dari mereka yang kesulitan biaya pengobatan, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, hingga yang mengalami masalah pribadi seperti utang piutang.

"Selama ini kan layanan pengaduan itu ada di rumah pribadi saya, di Lembur Pakuan. Dan tentunya ini sangat baik, itu menggunakan dana operasional dan dana pribadi gubernur," kata Dedi. (*)