Gebrakan Baru Dedi Mulyadi Sepakati Tak Penjara Pelaku Kejahatan yang Dipidana di Bawah 5 Tahun

TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan baru, kali ini terkait hukuman bagi para pelaku kejahatan di Jawa Barat.

Kini, tidak semua pelaku kejahatan dengan pidana di bawah 5 tahun harus berakhir di penjara.

Hal ini diberlakukan Dedi Mulyadi melalui program pidana kerja sosial.

Pidana kerja sosial merupakan program di mana pelaku tindak pidana ringan akan mengganti masa hukumannya dengan melakukan pekerjaan sosial di ruang publik.

Baca juga: Pencuri Ayam di Purwakarta Tak Lagi Dipenjara, Cukup Sanksi Sosial Bahkan Diberi Bantuan Sembako

Kebijakan ini juga tersebut disiapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Keduanya menandatangani nota kesepahaman atau MoU tentang penerapan pidana kerja sosial di Gedung Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, pada Selasa (4/11/2025).

Program ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026.

Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menyiapkan sistem pelaksanaan pidana kerja sosial secara terukur.

“Kajati Jabar bersama Pak Gubernur menjadi pionir pertama di Indonesia yang mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial yang humanis dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana.

Ia menjelaskan pidana kerja sosial dalam KUHP 2023 adalah pidana pokok alternatif pengganti penjara.

Pelaksanaannya akan dilakukan di area publik dengan dukungan dari pemerintah daerah di seluruh Jawa Barat.

Kejaksaan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan, sementara pemerintah daerah akan menyediakan lokasi serta bimbingan sosial bagi terpidana.

Humanis dan Efektif

Menurut Asep, pidana kerja sosial ini hadir karena pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dinilai kurang efektif bagi pelaku tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun.

Lewat kerja sosial, terpidana diharapkan mampu memperbaiki diri sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kesuksesan pelaksanaan pidana kerja sosial akan menampilkan wajah penegakan hukum yang adaptif, adil, dan humanis sesuai nilai-nilai keadilan masyarakat,” ujar Asep.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Warga Terdampak Penutupan Tambang di Bogor Diberi Kompensasi Rp 3juta Per Bulan

Bentuk kegiatan sosialnya bisa beragam, mulai dari membersihkan tempat ibadah dan fasilitas umum, membantu di panti asuhan, hingga memberikan layanan sosial lainnya sesuai kebutuhan daerah.

“Setiap manusia tidak dilahirkan untuk berbuat salah, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri,” tambahnya.

Hemat Anggaran dan Atasi Overkapasitas

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, penerapan pidana kerja sosial akan membantu menghemat anggaran negara yang selama ini digunakan untuk kebutuhan narapidana, seperti makan, minum, dan tenaga pengawas.

“Ada aspek uang negara yang terselamatkan ketika orang di dalam penjara dialihkan menjadi pekerja sosial,” kata Dedi.

Menurutnya, selain efisien, sistem ini juga dapat mengurangi overcapacity dan overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

Ia berharap langkah ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi dan produktif.

Artikel ini telah tayang di Tribunbekasi.com dengan judul Jadi Pionir, KDM Sepakati Tak Penjara Pelaku Kejahatan di Jawa Barat yang Dipidana di Bawah 5 Tahun