12 Persen Warga Kota Cirebon Belum Punya Rumah, Wali Kota: Bukan hanya Soal Batu dan Semen

Meski capaian tersebut cukup signifikan, Effendi Edo tidak menutup mata terhadap persoalan lain yang belum terselesaikan.

Salah satunya terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang belum diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.

“Kami mencatat 128 dari 147 perumahan belum menyerahkan aset PSU-nya kepada Pemerintah Kota,” jelas dia.

Menurutnya, penyerahan aset PSU sangat penting karena menyangkut hak publik atas jalan, drainase, taman, hingga fasilitas sosial.

Tanpa pengelolaan yang jelas, keberlanjutan permukiman bisa terancam.

Untuk itu, Edo berharap dukungan dari pemerintah pusat agar persoalan PSU ini bisa segera terselesaikan, sehingga program perumahan benar-benar memberi manfaat menyeluruh bagi warga.

Menutup keterangannya, Edo kembali menekankan bahwa penyediaan hunian layak di tengah keterbatasan ruang adalah bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap warganya.

“Mari kita kuatkan kolaborasi antara Pusat, Provinsi, dan Daerah."

"Semoga kunjungan Menteri hari ini membawa berkah, inspirasi dan solusi nyata untuk kemajuan perumahan di Kota Cirebon,” katanya.

Perjuangan untuk menjadikan Cirebon sebagai kota yang setara dalam fasilitas hunian dan berkelanjutan dalam pembangunannya masih terus berjalan.

Namun bagi Effendi Edo, setiap rumah yang berdiri bukan sekadar bangunan, melainkan simbol martabat dan harapan bagi warganya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruar Sirait memberikan apresiasi kepada Pemkot Cirebon dan seluruh pemangku kepentingan yang mendukung sektor perumahan.

Ia menegaskan, program perumahan rakyat bukan hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi nasional.

“Kita ingin ibu-ibu tidak lagi meminjam uang pada rentenir yang bunganya mencekik."

"Dengan kolaborasi bersama SMF dan PNM, pembiayaan perumahan menjadi lebih ringan dan adil,” ujer Bang Ara, sapaan akrabnya.