4 Kebijakan Kontroversial Bupati Pati Sudewo, Langsung Dibatalkan setelah Diprotes
Sejak dilantik, Sudewo sudah mengeluarkan 4 kebijakan yang menuai protes, termasuk kenaikan pajak 250 persen.
TRIBUNJABAR.ID, PATI - Bupati Pati, Sudewo didesak puluhan ribu warganya untuk mengundurkan diri.
Desakan ini disampaikan dalam demo besar-besaran yang digelar di depan Kantor Bupati Pati, Rabu 13 Agustus 2025.
Dalam demo ini, sebanyak 33 orang dilaporkan terluka meski tidak ada yang fatal.

Laporan mengenai ada korban meninggal dalam demo menuntut Sudewo mundur juga tak benar.
Bupati Sudewo didesak mundur tak sampai 6 bulan setelah dia dilantik.
Sudewo diketahui dilantik sebagai Bupati Pati pada 20 Februari 2025.
Baca juga: Detik-detik Bupati Sudewo Dilempari Botol dan Sandal saat Menemui Massa Demo, Ini Duduk Perkaranya
Dia dilantik bersama wakilnya, Risma Ardhi Chandra setelah memenangi Pilkada Pati dengan 53,54 persen suara.
Sejak dilantik, Sudewo sudah mengeluarkan 4 kebijakan yang menuai protes, termasuk kenaikan pajak 250 persen.
Kebijakan-kebijakan itu kemudian dibatalkan setelah mendapat penolakan.
Apa saja 4 kebijakan Bupati Pati Sudewo yang dibatalkan itu?
1. Sound Horeg
Kebijakan pertama yang menjadi sorotan adalah larangan sound horeg.
Larangan ini tertuang dalam surat edaran Bupati Pati nomor Β/277/000.1.10 tentang Larangan Penggunaan Alat Pengeras Suara/Sound Horeg pada Kegiatan/Acara Keramaian.
Surat edaran itu bertanda tangan Bupati Pati Sudewo pada Minggu 25 Mei 2025.
Saat itu, Sudewo menyatakan kalau sound horeg bisa mengganggu karena bisa merusak konstruksi bangunan sekaligus membahayakan kesehatan pendengarnya.
Detik-detik Bupati Sudewo Dilempari Botol dan Sandal saat Menemui Massa Demo, Ini Duduk Perkaranya |
![]() |
---|
Praktisi Pajak Ungkap Perubahan Administrasi dari Berlakunya PPN 12 Persen bagi Pelaku Usaha |
![]() |
---|
Pajak Kendaraan Bakal Naik 66 Persen Mulai Januari 2025, Pemkab Bekasi Akan Lakukan Penyesuaian |
![]() |
---|
Deretan Barang dan Jasa Tidak Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen, Sembako hingga Jasa Pelayanan Sosial |
![]() |
---|
Belum Ada Pengusaha Hiburan Malam di Cirebon Menolak Kenaikan Pajak jadi 40 Persen, Sebelumnya 35 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.