4 Kebijakan Kontroversial Bupati Pati Sudewo, Langsung Dibatalkan setelah Diprotes

Banyak laporan kerusakan bangunan dan keluhan dari masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan oleh sound horeg.

Kapolresta Pati juga menegaskan akan menindak tegas pelanggaran larangan ini, termasuk dengan penilangan kendaraan yang membawa sound hore.

Surat edaran itu langsung ditentang.

Setelah serangkaian protes, kebijakan tersebut akhirnya dicabut.

Bupati Sudewo mencabut surat edaran itu di Pendopo Kabupaten Pati, 2 Juni 2025.

2. Pajak 10 Persen untuk PKL.

Pada 22 Juli 2025, BPKAD melayangkan surat kepada para PKL makanan dan minuman atau kuliner, akan dikenakan pajak 10 persen dari omzet bruto.

Namun kebijakan ini dibatalkan 2 hari setelahnya oleh BPKAD.

3. Kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) 250 persen

Sudewo ingin menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada tahun 2025.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat intensifikasi PBB-P2 bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati,  pada 18 Mei 2025.

Bupati Pati Sudewo membatalkan kebijakan ini pada Jumat (8/8/2025).

4. Kebijakan Sekolah 5 Hari

Bupati Sudewo juga membuat kebijakan sekolah 5 hari.

Kebijakan ini seharusnya berlaku mulai tahun ajaran kali ini yang dimulai 14 Juli 2025.

Namun, kebijakan itu akhirnya juga dibatalkan setelah menuai protes.

(*)

Sebagian artikel tayang di Tribun Jateng