Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Jawa Barat mewakili pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada Neni Nur Hayati, aktivis Demokrasi yang fotonya ditampilkan dalam akun resmi pemerintah tanpa izin.

Permintaan maaf itu disampaikan oleh Komisi I DPRD Jabar saat memediasi antara Neni dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar.

"Dengan sangat berat hati atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD meminta maaf kepada Ibu Neni Nur hayati. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Jawa Barat secara resmi secara terbuka meminta maaf atas terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh Diskominfo Jawa Barat," ujar Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, dikutip Selasa (5/8/2025). 

Baca juga: Diskominfo Jabar Pasang Foto Tanpa Izin, Pengamat Nilai Perlu Evaluasi Mekanisme Merespons Kritik

Rahmat mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa Neni. Beberapa anggota DPRD Jabar pun, kata dia, sempat menjadi sasaran serangan di dunia maya.

"Sebenarnya apa yang diterima oleh Bu Neni itu sama seperti yang kami alami, tapi selama ini DPRD tidak melakukan somasi atau pengaduan karena kami ini bagian dari pemerintah daerah," katanya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar mengatakan, beberapa tuntutan Neni dalam somasinya sudah dipenuhi, termasuk menghapus unggahan video yang mencantumkan fotonya.

"Kita sudah beberapa kali melakukan upaya-upaya. Pertama, kita sudah take down unggahan, kedua kita juga sudah menjawab surat somasi yang dilayangkan kepada Pemprov Jabar. Kami harap semua ini bisa sesuai harapan dari Bu Neni," ujar Adi.

Adi juga memberi penegasan, unggahan video yang dipermasalahkan itu menurutnya hanya berisi informasi tentang APBD, tanpa niat menyudutkan siapa pun.

"Unggahan kami itu menyampaikan informasi terkait APBD. Dan ini poin penting, tidak ada anggaran APBD Provinsi Jawa Barat, khususnya di Diskominfo, yang digunakan untuk membayar buzzer," katanya.

Terkait serangan digital terhadap Neni, kata dia, terjadi di luar kendali institusinya.

"Kami prihatin dan menyayangkan yang terjadi pada Bu Neni. Serangan dari netizen itu di luar dugaan dan kuasa kami," katanya.

Baca juga: Diskominfo Jabar Pasang Foto Tanpa Izin, Pengamat Nilai Perlu Evaluasi Mekanisme Merespons Kritik

Neni Nur Hayati yang juga Direktur Democracy and Reflection Empowerment (Deep) Indonesia, menyatakan jika kehadiran DPRD menjadi penyejuk di tengah polemik.

"Hari ini saya merasakan sekali bagaimana peran legislatif sebagai wakil rakyat hadir untuk mengakomodasi kepentingan rakyat," ujar Neni.

Menanggapi penjelasan Adi Komar, Neni mempertanyakan alasan pemerintah mencantumkan fotonya dalam unggahan yang dibumbui narasi APBD.