Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Koperasi Bandung Tertib Baru (Kobanter Baru) Jawa Barat punya harapan besar setelah Angkutan Kota Listrik Bandung (Angklung) yang jadi prototype angkot pintar dipamerkan kepada pemerintah.

Kendaraan yang diproduksi PT Marlip Indo Mandiri itu dipamerkan ke Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dan Dinas Perhubungan. Namun, hingga saat ini Pemkot Bandung belum berencana untuk membeli kendaraan itu.

Ketua Kobanter Baru Jabar, Dadang Hamdani, mengatakan, perubahan moda transportasi memang hal biasa. Menurutnya, sudah seharusnya ada peremajaan dari angkot konvensional menjadi angkot berbasis listrik.

"Dulu kan sebelum ada angkot juga ada bemo, ada juga oplet. Nah, sekarang ya dari angkot ke mobil listrik. Kita menyesuaikan karena ini kan ramah lingkungan," ujar Dadang Hamdani, Selasa (5/8/2025).

Ia mengatakan, prototype angkot listrik ini diinisiasi oleh Kobanter dan koperasi yang lainnya atas dasar kemauan masyarakat dan pengguna jasa angkutan yang menginginkan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu.

Baca juga: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Jajal Angkutan Kota Listrik Bandung "Angklung"

"Kami menginisiasi mobil listrik ini ya karena cukup layak untuk di Kota Bandung karena modelnya bagus. Kita menyesuaikan karena nanti juga ada BRT," katanya.

Jika Angklung ini disetujui Pemkot Bandung, kata dia, nantinya bisa dijadikan feeder BRT. Meski harga mahal yakni sekitar Rp 400 juta, tetapi biaya operasional kendaraan ini cocok mengaspal di Kota Bandung yang jalannya kecil.

Dia mengatakan, biaya operasional angkot konvensional bisa mencapai Rp 120 ribu per hari untuk bahan bakar. Sedangkan Angklung hanya Rp 20 ribu per hari, sehingga hal ini bisa meringankan pengusaha angkot di Bandung.

Baca juga: Jalan Panjang Angklung Angkot Pintar Made In Bandung Sebelum Mengaspal, Akan Diuji Lewati Banjir

"Mudah-mudahan mobil ini jadi pertimbangan karena melihat kondisi saat ini bahwa angkutan kota ini kolaps. Banyak kompetitor, regulasinya, kepastian usaha yang tidak jelas, dan kepastian hukum juga tidak jelas," ucap Dadang.

Atas hal tersebut, dia berharap sebelum BRT beroperasi, Pemkot Bandung melakukan penataan angkot di Kota Bandung agar dampak sosialnya tidak terlalu besar.

"Nah, karena ini namanya program baru, tidak mungkin tidak ada dampak sosial. Saya lagi terus mengamati bagaimana nanti angkutan umum ke depan, ini arahnya seperti apa. Tapi yang jelas, Angklung ini bisa berintergrasi nantinya ke depan dengan BRT," katanya. (*)