Dindin Abdullah Ghozali Laksanakan Pengawasan Pemerintahan di Leuwinutug

TRIBUNJABAR.ID - Bogor - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dindin Abdullah Ghozali, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Balai Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Minggu (9/11/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Desa Leuwinutug Deden Saepul Hamdi, pengurus DPC Sarbumusi Kabupaten Bogor, Karang Taruna Desa Leuwinutug, serta Karang Taruna Kabupaten Bogor.

Dalam agenda pengawasan itu, pembahasan difokuskan pada sejumlah isu strategis, mulai dari penataan zona kawasan industri, perlindungan hukum bagi perempuan, hingga pengelolaan aset dan lahan publik desa.

Fokus pada Zona Industri dan Perlindungan Perempuan

Dindin Abdullah Ghozali menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.

“Kawasan industri di wilayah Bogor, termasuk Leuwinutug, harus memberi manfaat bagi warga sekitar. Pembangunan tidak boleh menyingkirkan kepentingan masyarakat desa,” ujar Dindin.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan, terutama di wilayah padat industri yang kerap menghadirkan tantangan sosial.

“Perempuan harus mendapat perlindungan yang nyata dari pemerintah. Kita dorong agar setiap desa memiliki kebijakan dan program perlindungan perempuan yang konkret,” tambahnya.

Apresiasi dari Pemerintah Desa dan Organisasi Masyarakat

Kepala Desa Leuwinutug, Deden Saepul Hamdi, mengapresiasi kunjungan dan perhatian dari anggota DPRD Jabar tersebut. Menurutnya, kehadiran Dindin menjadi momentum penting untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat desa.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian Pak Dindin. Banyak persoalan di tingkat desa yang membutuhkan dukungan dari DPRD, terutama soal pengelolaan lahan dan dampak kawasan industri terhadap warga,” kata Deden.

Sementara itu, perwakilan DPC Sarbumusi Kabupaten Bogor menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia industri untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri.

“Kami berharap kebijakan industri di Bogor tidak hanya menguntungkan investor, tapi juga memperhatikan kesejahteraan buruh dan masyarakat sekitar,” tegasnya.

Dorongan Revitalisasi Lahan Publik

Selain membahas zona industri dan isu perlindungan perempuan, pertemuan tersebut juga menyoroti pengelolaan lahan oleh KPAD (Komplek Perumahan Aparatur Desa). Dindin mendorong agar lahan tersebut direvitalisasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti ruang terbuka hijau atau fasilitas sosial.

Kegiatan pengawasan di Balai Desa Leuwinutug ini menjadi wadah dialog terbuka antara masyarakat, pemerintah desa, organisasi sosial, dan DPRD Jawa Barat.

Harapannya, hasil dari pertemuan tersebut dapat menjadi masukan penting bagi kebijakan pembangunan daerah yang lebih berpihak kepada masyarakat.