Nisya Ahmad Gelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Bahas Tantangan Guru dan Akses Pendidikan

TRIBUNJABAR.ID - Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Nisya Ahmad, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang menghadirkan Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Firman Oktora, S.Si., M.Pd., M.Kom., sebagai narasumber.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari organisasi Gernastastaba, yang terdiri dari guru-guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga PLS.

Dalam forum dialog tersebut, para guru menyampaikan berbagai persoalan konkret di lapangan, khususnya mengenai tantangan membangun karakter peserta didik dan akses pendidikan yang belum merata.

Guru Menghadapi Tantangan Mendidik Anak dengan Latar Belakang Keluarga Kompleks

Salah satu peserta mengungkapkan bahwa tantangan terbesar guru saat ini bukan hanya pada penyampaian materi, melainkan pada pembentukan karakter siswa.

Ia mencontohkan siswa yang sering menjadi trouble maker karena minim kasih sayang di rumah, sehingga mencari perhatian (caper) di sekolah.

Para guru juga mengaku sering merasa takut untuk menegur atau meluruskan perilaku siswa karena khawatir berhadapan dengan persoalan hukum.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Firman Oktora menegaskan bahwa proses mendidik harus selalu dilandasi oleh ketulusan.

“Guru melakukan itu pasti karena nyaah. Rasa sayang itu yang membuat guru ingin meluruskan agar anak tidak salah jalan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelindungan guru di Jawa Barat semakin diperkuat melalui regulasi dan mekanisme pendampingan, sehingga guru tidak perlu takut selama tindakan yang dilakukan tetap dalam koridor pendidikan dan etika profesi.

Akses Pendidikan Masih Menjadi Tantangan: Kuota, Jarak, hingga “Beli Kursi”

Masukan kritis juga datang dari Susilawati, salah satu peserta. Ia menyoroti kebijakan zonasi dan kuota yang dinilai belum berjalan optimal di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, banyak orang tua kesulitan mengakses sekolah negeri karena jarak, sementara kuota luar daerah hanya 5 persen. Parahnya, muncul praktik “membeli kursi” yang memberatkan masyarakat tidak mampu.

“Saya khawatir, kalau seperti ini terus, banyak orang tua lebih memilih anaknya tidak sekolah daripada harus membayar kursi dengan harga tinggi,” ungkapnya.

Isu ini juga diperkuat oleh temuan pengawasan Nisya Ahmad, bahwa sebagian anak di wilayah tertentu berhenti sekolah karena faktor ekonomi.

Nisya Ahmad: Pemerintah Tidak Boleh Membiarkan Guru dan Orang Tua Berjalan Sendiri

Menanggapi berbagai keluhan dan aspirasi tersebut, Nisya Ahmad menegaskan bahwa persoalan guru, akses pendidikan, dan keselamatan belajar harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurutnya, guru tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan sosial sendirian, begitu pula orang tua tidak boleh terbebani biaya yang menghalangi hak anak untuk bersekolah.

“Pengawasan hari ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah harus hadir lebih dekat, lebih responsif, dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak pendidikannya,” ujar Nisya.

Ia menegaskan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti seluruh temuan lapangan ke dalam pembahasan kebijakan dan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Penutup

Kegiatan pengawasan ini diharapkan menjadi jembatan antara masalah yang dihadapi guru dan realitas pendidikan di lapangan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah.
Dengan sinergi DPRD, Dinas Pendidikan, dan organisasi guru, kualitas pelayanan pendidikan di Jawa Barat diharapkan dapat semakin meningkat, terutama dalam membangun SDM Unggul Jawa Barat 2025.