Nisya Ahmad Gelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Bahas Tantangan Guru dan Akses Pendidikan

TRIBUNJABAR.ID - Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Nisya Ahmad, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang menghadirkan Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Firman Oktora, S.Si., M.Pd., M.Kom., sebagai narasumber.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari organisasi Gernastastaba, yang terdiri dari guru-guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga PLS.

Dalam forum dialog tersebut, para guru menyampaikan berbagai persoalan konkret di lapangan, khususnya mengenai tantangan membangun karakter peserta didik dan akses pendidikan yang belum merata.

Guru Menghadapi Tantangan Mendidik Anak dengan Latar Belakang Keluarga Kompleks

Salah satu peserta mengungkapkan bahwa tantangan terbesar guru saat ini bukan hanya pada penyampaian materi, melainkan pada pembentukan karakter siswa.

Ia mencontohkan siswa yang sering menjadi trouble maker karena minim kasih sayang di rumah, sehingga mencari perhatian (caper) di sekolah.

Para guru juga mengaku sering merasa takut untuk menegur atau meluruskan perilaku siswa karena khawatir berhadapan dengan persoalan hukum.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Firman Oktora menegaskan bahwa proses mendidik harus selalu dilandasi oleh ketulusan.

“Guru melakukan itu pasti karena nyaah. Rasa sayang itu yang membuat guru ingin meluruskan agar anak tidak salah jalan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelindungan guru di Jawa Barat semakin diperkuat melalui regulasi dan mekanisme pendampingan, sehingga guru tidak perlu takut selama tindakan yang dilakukan tetap dalam koridor pendidikan dan etika profesi.

Akses Pendidikan Masih Menjadi Tantangan: Kuota, Jarak, hingga “Beli Kursi”

Masukan kritis juga datang dari Susilawati, salah satu peserta. Ia menyoroti kebijakan zonasi dan kuota yang dinilai belum berjalan optimal di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, banyak orang tua kesulitan mengakses sekolah negeri karena jarak, sementara kuota luar daerah hanya 5 persen. Parahnya, muncul praktik “membeli kursi” yang memberatkan masyarakat tidak mampu.

“Saya khawatir, kalau seperti ini terus, banyak orang tua lebih memilih anaknya tidak sekolah daripada harus membayar kursi dengan harga tinggi,” ungkapnya.

Isu ini juga diperkuat oleh temuan pengawasan Nisya Ahmad, bahwa sebagian anak di wilayah tertentu berhenti sekolah karena faktor ekonomi.