DPRD Jabar Minta Milangkala Tatar Sunda Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat

“Tatar Sunda ini milik bersama masyarakat Jawa Barat, bukan milik seseorang,” ujarnya.

Tetep mengaku DPRD Jabar tidak mendapat informasi ataupun komunikasi intensif terkait pelaksanaan kegiatan tersebut sejak awal perencanaan.

“Saya tidak tahu karena sebelumnya tidak ada komunikasi khusus dengan DPRD,” katanya.

Ia juga meminta transparansi terkait penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Milangkala Tatar Sunda.

Sebab, menurutnya, klaim kegiatan tidak menggunakan APBD tetap harus diuji akuntabilitasnya, terutama apabila melibatkan aparatur pemerintah daerah.

“Kalau memang tidak menggunakan APBD, itu harus benar-benar jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Tetep menegaskan penggunaan APBD untuk kegiatan budaya sebenarnya tidak menjadi persoalan selama masuk dalam perencanaan program pemerintah dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah tetap harus memperhatikan efektivitas waktu dan prioritas program pelayanan publik.

“Gubernur juga ditunggu masyarakat untuk menyelesaikan program-program yang memang dibutuhkan masyarakat,” katanya.