DPRD Jabar Minta Milangkala Tatar Sunda Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Tetep Abdulatip menyoroti pelaksanaan kegiatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama hampir dua pekan di sejumlah daerah di Jawa Barat.
• Tetep menilai kegiatan tersebut harus dievaluasi mulai dari penetapan tanggal, durasi pelaksanaan hingga manfaat yang dirasakan masyarakat

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Tetep Abdulatip menyoroti pelaksanaan kegiatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama hampir dua pekan di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Tetep menilai kegiatan tersebut harus dievaluasi mulai dari penetapan tanggal, durasi pelaksanaan hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Kalau ide kegiatan budaya ya tidak ada masalah. Tetapi penetapan tanggal dan pelaksanaannya harus berdasarkan kajian,” ujar Tetep, dikutip Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, penetapan tanggal 18 sebagai hari Milangkala Tatar Sunda seharusnya melalui kajian akademik dan pembahasan bersama DPRD sebagaimana penetapan hari jadi daerah lainnya.

Ia mencontohkan penetapan Hari Jadi Jawa Barat dilakukan melalui proses panjang dengan kajian sejarah dan naskah akademik.

“Apalagi ini menyangkut sejarah ratusan tahun lalu, tentu harus berdasarkan kajian para ahli sejarah dan budaya,” katanya.

Tetep juga menilai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung hampir dua pekan perlu dikaji ulang karena dinilai terlalu panjang.

Menurutnya, kegiatan budaya tetap penting dilaksanakan, namun durasi dan ragam kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.

“Kalau pesta budaya kenapa harus terlalu lama. Cukup saja yang efektif dan memberikan manfaat,” ucapnya.

Ia meminta kegiatan budaya tidak hanya berorientasi pada kirab atau seremoni semata, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang sulit.

Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan pangan hingga meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang juga kegiatan yang memberi nilai manfaat di tengah kondisi ekonomi yang sedang berat,” katanya.

Selain itu, Tetep mengingatkan Jawa Barat tidak hanya dihuni masyarakat Sunda, tetapi juga memiliki keberagaman budaya lain seperti Betawi dan Cirebon.

Karena itu, ia menilai penetapan Milangkala Tatar Sunda harus dilakukan secara hati-hati dan melibatkan berbagai pihak.

“Tatar Sunda ini milik bersama masyarakat Jawa Barat, bukan milik seseorang,” ujarnya.

Tetep mengaku DPRD Jabar tidak mendapat informasi ataupun komunikasi intensif terkait pelaksanaan kegiatan tersebut sejak awal perencanaan.

“Saya tidak tahu karena sebelumnya tidak ada komunikasi khusus dengan DPRD,” katanya.

Ia juga meminta transparansi terkait penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Milangkala Tatar Sunda.

Sebab, menurutnya, klaim kegiatan tidak menggunakan APBD tetap harus diuji akuntabilitasnya, terutama apabila melibatkan aparatur pemerintah daerah.

“Kalau memang tidak menggunakan APBD, itu harus benar-benar jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Tetep menegaskan penggunaan APBD untuk kegiatan budaya sebenarnya tidak menjadi persoalan selama masuk dalam perencanaan program pemerintah dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah tetap harus memperhatikan efektivitas waktu dan prioritas program pelayanan publik.

“Gubernur juga ditunggu masyarakat untuk menyelesaikan program-program yang memang dibutuhkan masyarakat,” katanya.