DPRD Jabar Minta Pemprov Maksimalkan Energi dan SDA untuk Topang Pendapatan Daerah

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Tetep Abdulatip mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengembangkan sumber pendapatan baru di luar sektor pajak kendaraan bermotor
• Pemprov Jabar harus mulai memaksimalkan potensi sektor energi, seperti pengelolaan sampah hingga sumber daya alam untuk menopang pendapatan daerah di masa depan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Tetep Abdulatip mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengembangkan sumber pendapatan baru di luar sektor pajak kendaraan bermotor. 

Langkah itu dinilai penting, di tengah tren peralihan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang mengurangi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan.

Menurut Tetep, Pemprov Jabar harus mulai memaksimalkan potensi sektor energi, seperti pengelolaan sampah hingga sumber daya alam untuk menopang pendapatan daerah di masa depan.

“Pemerintah daerah harus mulai berpikir lebih keras mencari sumber pendapatan lain karena pendapatan dari sektor pajak kendaraan akan terus terkoreksi,” ujar Tetep, Senin (11/5/2026).

Tetep mengatakan, saat ini capaian pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat rata-rata hanya berada di angka 94 hingga 95 persen dari target tahunan.

Di sisi lain, perkembangan kendaraan listrik juga dinilai akan memengaruhi penerimaan daerah karena kendaraan listrik tidak dikenakan pajak tahunan seperti kendaraan berbahan bakar fosil.

“Kalau nanti semuanya beralih ke kendaraan listrik, sementara kendaraan listrik tidak dikenakan pajak tahunan, tentu ini jadi tantangan untuk pendapatan daerah,” katanya.

Tetep menilai pemerintah daerah harus mulai memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Jawa Barat agar dapat memberikan kontribusi terhadap APBD.

Menurutnya, Jawa Barat memiliki potensi sektor energi dan sumber daya alam yang masih bisa dikembangkan lebih optimal.

“Ada potensi gas, listrik, kandungan mineral sampai pengelolaan sampah yang bisa dikembangkan,” ucapnya.

Tetep mencontohkan pengelolaan sampah dapat diarahkan menjadi sumber energi melalui konsep waste to energy maupun produksi bahan bakar alternatif seperti refuse derived fuel (RDF).

Selain itu, Tetep juga meminta Pemprov Jabar mulai memaksimalkan pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang selama ini dinilai belum optimal menghasilkan pendapatan.

Tetep menyebut sejumlah aset seperti hotel, kawasan wisata hingga aset usaha milik daerah masih memiliki potensi besar apabila dikelola secara maksimal.

“Kita punya banyak aset provinsi yang sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk menambah pendapatan daerah,” katanya.

Tetep menilai pengelolaan aset daerah tidak harus selalu dikerjasamakan dengan pihak lain apabila hasil yang diterima pemerintah daerah dinilai tidak maksimal.

Menurutnya, Pemprov Jabar perlu melakukan identifikasi terhadap seluruh aset potensial yang dapat menghasilkan pendapatan baru bagi daerah.

“Potensi-potensi yang ada harus benar-benar dikaji supaya berdampak terhadap pendapatan provinsi. Ini jadi tantangan bagi pemerintah daerah bagaimana mencari sumber pendapatan baru untuk menopang APBD,” katanya.