DPRD Kawal Program Prakarsa Pemkot Bandung Agar Berjalan Efektif

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Kota Bandung akan mengawal Program Prakarsa Bandung Utama yang kini menjadi salah satu terobosan penting untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kewilayahan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama mengatakan, akan mengawal program Prakarsa agar berjalan efektif, transparan, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

"Prakarsa hadir sebagai jawaban atas keluhan dari masyarakat yang merasa realisasi aspirasi terlalu lambat karena harus melewati proses panjang mulai dari musrenbang tingkat RW, kecamatan, hingga kota, serta jalur reses yang hanya berlangsung tiga kali dalam setahun," ujar Ahmad, Jumat (21/11/2025).

Ahmad mengatakan, program prakarsa pada dasarnya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari program Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

Melalui Prakarsa, kata Ahmad, aspirasi warga dapat dicatat langsung melalui sistem LACI RW (Layanan Catatan Informasi Rukun Warga), kemudian disinkronkan dengan program dan kegiatan pemerintah kota.

Dia mengatakan, dana Prakarsa pun ditingkatkan dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta per RW per tahun, dengan penyesuaian proporsional pada kebutuhan lapangan. Sehingga dengan begitu banyak pembangunan yang bisa direalisasikan.

"Prioritas pembangunan yang bisa direalisasikan melalui Prakarsa antara lain infrastruktur dasar, penanggulangan stunting, dan penanggulangan kemiskinan. Aspirasi warga harus diarahkan pada isu-isu prioritas agar peluang realisasi lebih besar dan manfaatnya lebih terasa," katanya.

Ahmad memastikan, DPRD akan terus memantau penggunaan anggaran Prakarsa agar sesuai dengan target dan tepat sasaran.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung yang lainnya, Mochammad Ulan Surlan, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Prakarsa. Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi hasil.

"Semua pihak, baik RT, RW, lembaga kemasyarakatan, hingga tokoh masyarakat  harus terbuka dan mau menyampaikan kebutuhan wilayahnya. Tidak berhenti di usulan saja, tapi juga harus dipantau progres dan hasilnya," ucap Ulan.

Dia mengatakan, tugas DPRD adalah memastikan serapan anggaran berjalan optimal dan program benar-benar terasa manfaatnya oleh warga.

Atas hal tersebut, kata dia, pengawasan dilakukan agar usulan dari RW bukan sekadar keinginan spontan, tetapi kebutuhan yang telah disepakati bersama berdasarkan permasalahan nyata di wilayah tersebut.

"Kuncinya adalah amanah. Anggaran ini bukan sekadar untuk dilaksanakan, tapi untuk dirasakan. Dan keberhasilan Prakarsa hanya akan tercapai bila semua unsur wilayah turun tangan dan bermusyawarah menentukan prioritas," ujarnya.

Melalui Prakarsa Bandung Utama, pembangunan wilayah tidak lagi bersifat satu arah dari pemerintah, tetapi dibangun dari musyawarah warga.