Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG di Bandung Barat, Fraksi PKS DPRD Jabar Desak Perbaikan Sistemik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak perbaikan sistemik buntut peristiwa ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diduga keracunan makan bergizi gratis (MBG) belum lama ini.

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdulatip, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, KBB.

Menurut dia, program MBG merupakan kebijakan visioner yang memiliki niat baik, tetapi harus dikelola secara lebih profesional agar tidak menimbulkan risiko serius bagi anak-anak.

"Fraksi PKS menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah ini, dan kita tidak boleh diam, karena anak-anak l berhak mendapatkan makanan bergizi, aman, serta halal," ujar Tetep Abdulatip kepada Tribunjabar.id, Kamis (30/10/2025).

Ia mengatakan, hal itu menjadi tanggung jawab moral bersama dari mulai pemerintah, DPRD, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan tidak ada kebijakan baik yang berubah menjadi bumerang.

Selain itu, insiden tersebut harus menjadi momentum introspeksi kolektif, khususnya kelemahan tata kelola, seleksi penyedia, pengawasan di lapangan, standar distribusi, hingga pengambilan sampel makanan. 

"Semua harus dievaluasi secara menyeluruh, tidak cukup hanya persoalan teknis, karena ini berkaitan amanah terhadap generasi penerus bangsa," kata Tetep Abdulatip.

Pada Rabu (29/10/2025), Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB mencatat sebanyak 186 siswa dan orang tua yang diduga keracunan MBG di Desa Cibodas, bahkan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik.

Karenanya, pihaknya mendorong agar evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG itu tidak berhenti hanya di Kabupaten Bandung Barat, tetapi di seluruh wilayah Jawa Barat. 

Pasalnya, Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten dan kota harus membuka ruang evaluasi yang menyeluruh, dan melibatkan masyarakat secara aktif agar pengawasan kualitas menu MBG lebih partisipatif.

Ia menyampaikan, transparansi dan akuntabilitas publik wajib menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan MBG dari mulai pengadaan bahan, proses pengolahan, distribusi, hingga pemeriksaan laboratorium. 

"Semua harus terbuka dan bisa diaudit oleh publik, karena ini menyangkut kesehatan anak-anak kita. Standar higienis penyedia atau vendor MBG juga harus benar-benar ditegakkan," ujar Tetep Abdulatip.

Tetep mengatakan, setiap dapur SPPG yang mengelola MBG harus benar-benar lolos uji laik sehat, dan tetap diperiksa secara rutin, karena tidak cukup hanya mengurus dokumen persyaratan administratif.

Ia juga mendesak pemberian sanksi tegas bagi SPPG yang lalai atau terbukti membahayakan kesehatan siswa, karena tidak boleh ada lagi anak-anak yang menjadi korban kelalaian dan keserampangan manajemen.