Fraksi PPP DPRD Jabar Terima Audiensi Forum Madrasah Diniyah Madinah

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi Forum Madrasah Diniyah Madinah (F-Madinah), Jumat, 24 Februari 2024. 

Dalam pertemuan itu, sejumlah perwakilan forum menyampaikan aspirasi terkait pentingnya dukungan pemerintah terhadap madrasah diniyah di Jawa Barat.

Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua Fraksi H. Zaini Shofari, Sekretaris H. Arief Maoshul Affandy dan Bendahara H. Aten Munajat.

Aspirasi itu diantaranya, soal perlunya pendidikan karakter berbasis keagamaan bagi lulusan sekolah dasar yang akan melanjutkan ke jenjang menengah.

Forum F-Madinah menilai, banyak anak usia dini saat ini yang kurang memahami dasar-dasar ilmu agama, sehingga peran madrasah diniyah dan pesantren perlu semakin diperkuat.

"Fraksi PPP menyambut baik keberadaan Forum Madinah dan akan berkoordinasi melalui anggota Komisi V untuk memperkenalkan forum ini sebagai organisasi yang menghimpun madrasah diniyah di Jawa Barat agar dapat menjadi mitra kerja Kemenag," ujar Ketua Fraksi PPP H. Zaini Shofari.

Ia menuturkan, fraksi PPP juga berkomitmen untuk mendampingi eksistensi madrasah diniyah dengan mendorong kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel.

Salah satunya melalui opsi waktu belajar lima atau enam hari sekolah agar siswa tetap memiliki waktu mengikuti pendidikan nonformal seperti madrasah diniyah di sore hari.

Selain itu, pihaknya mengusulkan agar pesantren dan madrasah diniyah dijadikan alternatif pembinaan bagi anak-anak bermasalah sebagai bentuk pendidikan dan rehabilitasi, bukan hukuman disiplin. 

PPP juga akan mendorong Kemenag Jawa Barat untuk melakukan sosialisasi terkait forum madrasah diniyah.

"Kami ingin madrasah diniyah tidak hanya diakui secara moral, tapi juga secara kelembagaan, karena perannya besar dalam pembentukan karakter anak-anak kita," ungkapnya.

H. Aten Munajat yang juga merupakan Anggota Komisi V DPRD Jabar mengatakan, ke depannya pihaknya akan terus mengawal aspirasi tersebut agar pemerintah benar-benar memberikan perhatian.

Pihaknya akan menyampaikan usulan ke gubernur agar tidak hanya barak militer yang dijadikan tempat untuk menempa anak-anak, pesantren dan madrasah diniyah juga dinilai mampu untuk menjadi salah satu solusi. 

"Karena Pada intinya, pengiriman anak yang bermasalah harus dipandang sebagai pendidikan dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman disiplin," ungkapnya.