Kibarkan Bendera One Piece Belum Bisa Disebut Makar, Ini Pandangan Pengamat Kebijakan Publik

"Anak-anak bangsa kita ini ingin menyampaikan gagasan-gagasan baik, dengan cara-cara yang berbeda ini yang perlu kita dengar," ucap Riko.

Menurut Riko, dengan adanya kritik ini, pemerintah diharapkan bisa mencari tahu juga apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat untuk kebaikan bangsa ke depannya.

"Saya pikir, pemerintah dengan segala instrumen yang dimilikinya bisa meminta atau mengajak anak muda untuk digali apa yang ingin diperbaiki lebih jauh lagi, agar di ulang tahun ke-80, ke-81, dan seterusnya tidak terulang," katanya.

Dengan adanya respons positif dari pemerintah, Riko pun meyakini kritik-kritik yang ada seperti sekarang ini tidak akan ada lagi ke depannya.

Meskipun dia juga tidak memungkiri, dalam negara demokrasi ini kritik akan terus ada dan berkembang.

"Saya yakin, kalau pemerintah merespons secara positif suara-suara kegundahan ini, tidak ada lagi simbol-simbol kritik itu di kemudian hari, meskipun kritik itu dalam praktik demokrasi sesuatu yang akan bertumbuh dengan pola-pola yang berbeda," ungkap Riko.

Tidak Represif

Riko juga mengatakan, kritik merupakan bagian dari partisipasi publik untuk memberikan ruang agar pemerintahan bisa menjadi lebih baik, sekaligus menjadi ruang penyadaran terhadap sebuah proses pemerintahan yang menurut publik masih belum sesuai harapan.

Baca juga: PT PBB Cetak Sejarah, Akuisisi Tim Basket Legendarais Asal Jakarta Menjadi Satria Muda Bandung

Sehingga, menurut Riko, Indonesia sebagai negara demokrasi ini diharapkan juga tidak bertindak represif terhadap adanya fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Pemerintah pun diminta agar bisa lebih bijak lagi dalam menanggapi berbagai kritik dari masyarakat.

"Kiranya pemerintah tidak represif karena akan menjadi kontraproduktif terhadap tujuan pemerintahan atau pola pemerintahan yang demokratis, bisa lebih sabar, wise dengan masyarakat," ujar Riko.

Riko juga berharap, pemerintah bisa membangun ruang dialog untuk publik, sehingga bisa mendapat banyak saran dan masukan dari masyarakat.

"Saya berharap pemerintah bisa membangun ruang dialog yang lebih sehat terhadap kelompok-kelompok manapun, hingga kemudian ada masukan yang baik," katanya.

Menurut Riko, pemerintah sendiri juga sudah bisa menilai apakah fenomena pengibaran bendera One Piece ini termasuk makar atau tidak.

Apabila memang dikategorikan sebagai makar, maka pelaku bisa dijerat hukum yang berlaku.