Jabar Siapkan Aplikasi Khusus untuk Tekan Kemiskinan, Kawinkan Data Pencaker dengan Lowongan Kerja

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan aplikasi digital untuk menangani persoalan kemiskinan terutama yang masih tinggi di wilayah perkotaan.

Langkah ini menjadi salah satu upaya menjawab persoalan pengangguran yang turut mendorong naiknya jumlah penduduk miskin di kawasan urban.

Statistisi Ahli Madya Diskominfo Jawa Barat, Encep Wagan, menjelaskan bahwa meskipun secara persentase kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan, jumlah orang miskin di perkotaan justru meningkat. 

Baca juga: Angka Kemiskinan Kota Cirebon Turun, Tapi Ancaman Masih Mengintai di Pinggiran dan Daerah Pesisir

Hal ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah pengangguran secara absolut, meskipun proporsinya terhadap total penduduk turun.

“Yang jadi masalah itu kemiskinan di perkotaan. Dari segi kedalaman kemiskinan menurun, tapi jumlah penganggurannya justru naik secara jumlah orang. Karena populasi Jawa Barat itu besar,” kata Encep di Kantor BPS Jawa Barat, Jumat (25/7/2025). 

Untuk menjawab persoalan tersebut, pihaknya tengah mempersiapkan peluncuran aplikasi penanganan kemiskinan yang akan dikaitkan dengan data pencari kerja dan lowongan kerja. 

Aplikasi tersebut akan diluncurkan pada Agustus mendatang dan akan terintegrasi dengan gerai layanan ketenagakerjaan digital bernama Klik.

“Pencari kerja akan masukkan datanya ke aplikasi, begitu juga lowongan kerja. Nanti akan dikawinkan antara pencari dan penyedia kerja. Ini salah satu upaya menyelesaikan persoalan kemiskinan di Jawa Barat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Encep menyoroti pentingnya pengendalian pengeluaran rumah tangga, terutama dalam aspek non-makanan seperti pendidikan. Menurutnya, beban biaya pendidikan ikut mempengaruhi perhitungan garis kemiskinan.

Baca juga: Data Kemiskinan Versi Bank Dunia dan BPS Beda, Jabar Fokus Implementasi Empat Strategi

“Logikanya, semakin besar pengeluaran pendidikan, garis kemiskinan juga terdorong naik. Jadi ketika ada upaya membatasi pengeluaran pendidikan, itu bisa berdampak terhadap penurunan garis kemiskinan,” jelasnya.

Dampak dari kebijakan pembatasan kegiatan studi tour yang sebelumnya banyak melibatkan armada bus pariwisata. Kebijakan ini, menurut Encep, berimplikasi ganda mengurangi pengeluaran sektor pendidikan sekaligus memengaruhi aktivitas ekonomi sektor transportasi dan pariwisata.

“Mudah-mudahan pemerintah bisa mengkombinasikan kebijakan yang saling menguntungkan. Karena ini juga berdampak terhadap ekonomi, termasuk sektor pariwisata yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan studi tour,” kata Encep.

Menurutnya, rencana peluncuran aplikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi konkret dalam pengentasan kemiskinan yang berbasis data dan terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan sinergi antarsektor dapat mempercepat pemulihan ekonomi. (*)

Baca juga: Data Garis Kemiskinan dari BPS Dinilai Tak Relevan, Indikator Tak Berubah Sejak 1976, Ini Bahayanya

Apa itu garis kemiskinan? Garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan atau pengeluaran yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, termasuk makanan.

Seseorang yang memiliki pengeluaran perkapita per bulan di bawah batas atau garis kemiskinan tersebut maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.