Sempat Dihentikan karena Kasus Priguna, PPDS Anestesi di Unpad Dibuka Lagi, Kini Libatkan Psikiater

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Anestesiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) dibuka kembali di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Program PPDS anestesi di Unpad sempat dihentikan sementara gara-gara kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen RSHS bernama Priguna Anugerah Pratama.

Sementara dokter residen adalah dokter umum yang sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di rumah sakit.

Mereka adalah peserta didik yang bekerja di bawah bimbingan dokter spesialis untuk mendapatkan pengalaman praktis dan keahlian di bidang spesialisasi tertentu. 

Program dokter anestesi di Unpad itu dihentikan sementara oleh Kementerian Kesehatan gara-gara kasus asusila Priguna Anugerah Pratama.

Baca juga: Babak Baru Kasus Dokter Perkosa Penunggu Pasien di RSHS, Berkas Priguna Sudah Dilimpahkan

Predikat Priguna Anugerah Pratama sebagai dokter residen juga dicabut menyusul ditetapkannya Priguna sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan ke tiga perempuan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

Dekan FK Unpad, Yudi Hidayat menuturkan nanti para calon dokter PPDS bakal menjalani psikotes sampai tes kejiwaan sebelum diterima guna memastikan mereka tak mengidap penyimpangan seksual sampai gangguan lainnya.

"Kami nanti bakal melibatkan psikolog, psikiater, dan sebagainya. Jadi, proses psikologis dahulu, nanti mengarah ke klinik baru ke psikiater."

"Pastinya, kami harus bisa mendeteksi orang yang mempunyai kelainan jiwa, semisal bipolar," katanya, Kamis (24/7/2025).

Yudi menambahkan, apabila dalam tes, terdeteksi calon peserta PPDS mengidap penyimpangan seksual, maka penolakan akan dilakukan sebagai langkah tegas.

“Karena bukan masalah apa-apa. Nanti masyarakat yang harus kami pikirkan,” katanya.

Kasus Priguna Anugerah

Kasus Priguna Anugerah Pratama adalah kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter residen (PPDS) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat.

Ringkasan Kasus

Pelaku: Priguna Anugerah Pratama (PAP), seorang dokter residen atau peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RSHS Bandung.

Modus Operandi: Pelaku diduga membius korbannya, seringkali dengan modus pemeriksaan kesehatan seperti tes alergi obat bius atau cek darah, sebelum melakukan aksi pemerkosaan. Ia memanfaatkan celah pengawasan dan ruangan rumah sakit yang masih kosong.

Korban: Awalnya, kasus ini mencuat dari laporan seorang keluarga pasien berinisial FH (21). Namun, penyelidikan lebih lanjut oleh polisi mengungkap bahwa korban Priguna tidak hanya satu, melainkan setidaknya ada tiga orang, termasuk pasien di RSHS.

Lokasi: Aksi bejat ini dilakukan di area Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. 

Perkembangan Kasus

Penangkapan dan Penahanan: Priguna Anugerah Pratama telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia kini ditahan dan terancam hukuman penjara yang berat, bisa mencapai 12 hingga 17 tahun penjara tergantung pasal yang diterapkan.

Tes DNA: Hasil tes DNA telah mengonfirmasi keberadaan DNA Priguna di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pada alat kontrasepsi yang ditemukan, yang semakin memperkuat bukti keterlibatannya.

Pencabutan Izin Praktik: Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah secara resmi mencabut izin praktik Priguna Anugerah Pratama, sehingga ia tidak bisa lagi berpraktik sebagai dokter.

Evaluasi RSHS dan Unpad: Kasus ini mencoreng nama baik institusi pendidikan dan kesehatan. Universitas Padjadjaran (Unpad) telah mengeluarkan Priguna dari program PPDS. RSHS juga melakukan evaluasi internal dan berjanji akan memberikan kompensasi serta pendampingan bagi para korban.

Motif: Hasil tes psikologi dan penyelidikan mengindikasikan bahwa Priguna Anugerah memiliki kelainan seksual atau fetish dengan orang yang tidak berdaya atau pingsan.

Berkas Perkara: Berkas perkara kasus ini telah bolak-balik antara Polda Jabar dan Kejaksaan Tinggi Jabar untuk melengkapi berkas sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

(*)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama