Dinilai Realistis & Menjamin Stabilitas, Ini Pernyataan Sikap Komunitas Ojol Soal Komisi 10 Persen

Wacana penurunan potongan komisi oleh aplikator ojek online dari 20 persen menjadi 10 persen menuai respons beragam dari berbagai wilayah di Indonesia

Editor: Siti Fatimah
dok Tribun Lampung
ILUSTRASI OJEK ONLINE - Wacana penurunan potongan komisi oleh aplikator ojek online dari 20 persen menjadi 10 persen menuai respons beragam dari berbagai wilayah di Indonesia. 

Sementara itu, Ketua Komunitas SGC 06, Andi Eko Ludiro, menyoroti pentingnya pengambilan keputusan yang berbasis realitas lapangan.

Menurutnya, terlalu banyak kebijakan yang lahir hanya karena tekanan dari pihak-pihak yang tidak lagi aktif di industri ini. 

“Kami adalah mitra yang setiap hari onbid, yang hidup dari orderan. Kami yang tahu bagaimana sistem ini bekerja dan apa yang kami butuhkan. Jangan sampai kebijakan yang akan mempengaruhi nasib jutaan pengemudi justru didasarkan pada opini dari segelintir orang yang tidak lagi aktif narik di lapangan,” ujar Andi. 

Ia juga menambahkan bahwa banyak driver yang bisa bertahan secara finansial justru karena sistem saat ini memungkinkan adanya insentif harian, dukungan dari komunitas, serta jaminan perlindungan saat menghadapi risiko pekerjaan. 

“Bekerja sebagai driver itu tidak mudah. Kami berhadapan dengan lalu lintas, cuaca ekstrem, hingga risiko keselamatan. Sistem yang sekarang sudah memberi kami cukup perlindungan. Jangan diubah hanya karena alasan populis,” tegasnya. 

Dari Komunitas TRANSFORMERS Bandung, Naufal menyampaikan kekhawatiran yang sama.

Baca juga: 4 Komunitas Pengemudi Ojol Nyatakan Dukung Potongan Komisi 20 Persen, Tak Akan Ikut Turun Aksi

Ia mengatakan bahwa perubahan sistem tanpa kajian yang menyeluruh hanya akan memicu ketidakpastian. 

“Kalau komisi diturunkan menjadi 10 persen, tapi insentif hilang, layanan rusak, dan bantuan komunitas berhenti, maka itu bukan solusi. Itu mimpi buruk bagi kami. Kami tidak butuh potongan lebih kecil jika pada akhirnya kami harus menanggung beban lebih besar,” kata Naufal. 

Ia mengajak pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk tidak hanya mendengar suara-suara yang lantang di media sosial, tetapi juga membuka ruang dialog langsung dengan pengemudi aktif dari berbagai kota, agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada mereka yang paling terdampak. 

Keempat komunitas ini sepakat bahwa stabilitas sistem jauh lebih penting ketimbang sekadar perubahan nominal potongan komisi.

Mereka menilai, selama aplikator masih mampu menyediakan ekosistem yang sehat, mendukung, dan aman, maka potongan 20 persen bukanlah beban yang memberatkan. 

Selain itu, potongan itu bagian dari harga yang harus dbayar untuk sistem yang memudahkan bekerja.

Mereka mengaku bisa mengakses asuransi, CS, fitur keamanan, hingga bantuan sosial karena sistemnya kuat.

Bahkan secara tegas mereka memberi pernyatan untuk tidak menghancurkan demi klaim sepihak tentang keadilan.

Dengan pernyataan ini, komunitas driver online di Bandung berharap agar suara dari jalanan – suara para mitra pengemudi aktif – dapat menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pemerintah. Mereka menegaskan, bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah fondasi utama dari kerja sama antara aplikator dan pengemudi.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved