Warga Tagih Janji Pemprov Jabar Perbaiki Jembatan Dayeuhkolot Bandung: Sudah Banyak Makan Korban

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kabupaten Bandung (GEMA) menggelar aksi mimbar bebas di jembatan Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot.

Aksi ini menjadi bentuk desakan agar proses rehabilitasi jembatan Dayeuhkolot segera dipercepat, menyusul banyaknya keluhan warga serta sejumlah insiden kecelakaan yang terjadi akibat kondisinya yang rusak.

Ketua BEM Universitas Sali Al-Aitaam (Unisal) Muhamad Indra Wijaya mengatakan, aksi itu merupakan bentuk keresahan masyarakat, terkait janji rehabilitasi jembatan Dayeuhkolot yang telah lama terabaikan.

"Tuntutan kita yang pertama, soal harus adanya transparansi dan akuntabilitas. Lalu mempercepat rehabilitasi, soalnya jembatan yang rusak itu sudah memakan korban mulai kendaraan ataupun manusia," ujarnya kepada Tribun Jabar, Senin (21/7/2025). 

Berdasarkan keterangan Indra, pembangunan ulang atau rehabilitasi jembatan Dayeuhkolot tersebut sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2022 dengan anggaran sekitar Rp55 miliar. 

Namun hingga kini, belum ada realisasi konkret dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemilik wewenang atas jalan tersebut.

"Masyarakat hanya menagih janji. Sekarang ada alokasi Rp 6 miliar untuk rehabilitasi, tapi kami menuntut percepatan," katanya.

Indra juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi. Dalam aksi tersebut, massa sempat melakukan pemasangan spanduk sebagai bentuk simbolik pengawasan warga terhadap proyek yang akan berjalan. 

"Jadi kita pengin percepatlah gitu. Jangan lama-lama lagi dan jangan sampai ada dana yang digelapkan. Makanya kita awasi mulai sampai nanti," ucapnya.

Selain itu, GEMA juga menuntut adanya mitigasi dampak selama proses rehabilitasi. Salah satunya adalah penyediaan jalur alternatif yang layak dan aman, jika jembatan harus ditutup sementara.

"Sekarang yang bisa dilalui hanya jembatan kecil ukuran 3,2 meter, maksimal beban 5 ton. Tapi Dishub belum memberi solusi jelas. Padahal kalau macet di jam sibuk, sangat berbahaya dan rawan ambruk," ujarnya.

Di sisi lain, Indra mengatakan, belum ada dialog resmi dengan pemerintah terkait tuntutan tersebut. Namun, Indra menegaskan bahwa aksi kemarin merupakan langkah awal dari rangkaian pengawalan proyek itu.

"Kami sekarang sedang menyusun surat permohonan transparansi dan akuntabilitas. Ini awal, propaganda dulu supaya pemerintah tahu kalau ada yang mengawasi. Jangan sampai ada uang gelap," ujarnya.

Dirinya juga memastikan bahwa aksi lanjutan akan digelar, terlebih jika tidak ada respon dari pemerintah.

"Kalau tidak ada respon, kami siap aksi besar-besaran. Bukan hanya masyarakat Dayeuhkolot, tapi dari luar juga akan kami undang. Kami tuntut kepastian," ucapnya.