Cak Imin Tanggapi soal Wamen Jadi Komisaris BUMN: Mending yang Jelas, Bisa Saling Support

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menanggapi fenomena wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.

Saat ditemui usai menghadiri kegiatan Rembug Warga Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Pondok Pesantren Gedongan, Kabupaten Cirebon, Kamis (17/7/2025), Cak Imin menyebut rangkap jabatan bisa membawa dampak positif jika dilakukan secara tepat.

"Ya soal rangkap jabatan wamen yang juga menjadi komisaris, ya kalau komisaris daripada orang yang nggak jelas, mending wamen yang lebih jelas," ujar Cak Imin kepada media.

Baca juga: Sosok Tina Talisa, Eks Presenter TV yang Jadi Komisaris Pertamina, Terakhir Menjabat Stafsus Gibran

Menurutnya, penunjukan wamen sebagai komisaris justru bisa memperkuat kinerja kementerian terkait, apalagi jika bidang usaha BUMN tersebut sejalan dengan tugas kementeriannya.

"Karena dia mensuport pekerjaan, mensuport pekerjaan kementerian."

"Selama sebelumnya kan nggak tahu siapa komisarisnya, mengisi siapa dan untuk apa."

"Nah ini kan jelas, siapa menteri, apa yang disupport, apalagi kementeriannya sesuai dengan badan usaha yang sebidang," ucapnya.

"Jadi saling mensupport positif. Ada potensi positif," tambah Cak Imin.

Sebagai informasi, tercatat sebanyak 30 wakil menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diketahui merangkap jabatan menjadi komisaris di BUMN, per Kamis (10/7/2025).

Beberapa di antaranya ditunjuk sebagai komisaris di subholding PT Pertamina (Persero).

Baca juga: Daftar 26 Wakil Menteri yang Merangkap jadi Komisaris BUMN, Pengamat: Makin Buat Resah Rakyat

Misalnya, Wamendiktisaintek Stella Christie sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Wamenkop Ferry Juliantono di PT Pertamina Patra Niaga, Wamenlu Arif Havas Oegroseno di PT Pertamina International Shipping (PIS), serta Wamenpora Taufik Hidayat di PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).

Kabinet Merah Putih sendiri terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian, termasuk sejumlah kementerian baru hasil pemekaran nomenklatur dari pemerintahan sebelumnya.