Warga Hulubanteng Cirebon Tuntut Kuwu Diberhentikan, Banyak Masalah Selama Memimpin

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Kepala Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, menjadi sasaran kemarahan warga yang tak puas dengan kinerjanya. Warga menilai kepala desa itu tak kunjung menepati janji-janjinya.

Warga pun menggeruduk balai desa, Rabu (16/7/2025).

Pantauan Tribun di lokasi, warga datang membawa berbagai spanduk berisi tuntutan.

Beberapa di antaranya menampilkan salinan surat teguran dari Bupati Cirebon kepada kuwu Hulubanteng, serta janji-janji saat kampanye yang dinilai tinggal omong kosong.

Spanduk-spanduk tersebut ditempelkan di pagar balai desa. Massa kemudian melakukan orasi dan membakar ban bekas di depan kantor desa. 

Setelah itu, warga merangsek masuk ke halaman balai desa dan bertemu langsung dengan Kepala Desa Hulubanteng beserta Camat Pabuaran.

Petugas kepolisian bersiaga untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung. 

Baca juga: Warga Waled Cirebon Digegerkan dengan Penemuan Mayat di Sungai Cisanggarung, Terungkap Identitasnya

Pertemuan sempat digelar antara warga, kuwu, dan camat. Namun dialog berjalan alot karena kedua belah pihak saling mempertahankan argumennya.

Koordinator aksi, Eka Andri, menyampaikan, warga datang membawa delapan poin tuntutan, termasuk dugaan pungutan liar, persoalan anggaran yang tak kunjung selesai, hingga permintaan pemberhentian kuwu secara permanen.

"Poin yang pertama adalah menagih janji kepada kepala desa, bahwa apabila tidak sesuai dengan kinerjanya, maka wajib mengundurkan diri,” ujar Eka Andri kepada wartawan, Rabu.

Satu poin yang disorot adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurut Eka, tarif resmi program ini seharusnya hanya Rp 150 ribu, namun warga diminta membayar jauh lebih besar.

"Fakta di lapangan, ada yang sampai Rp 650 ribu, Rp 800 ribu, bahkan Rp 1 juta,” ucapnya.

Tak hanya itu, Eka juga menyoroti soal Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Dana Desa tahun 2022 yang hingga kini belum rampung. 

Ia menilai, ketidakberesan administrasi tersebut berdampak langsung ke pencairan dana untuk program-program masyarakat.

“Dampaknya kami sudah rasakan. Tidak ada pencairan, tidak ada kegiatan sama sekali. Program dari pemerintah pusat seperti BLT, pembangunan jalan dan ketahanan pangan, semuanya terhambat,” jelas dia.

Warga juga mempertanyakan pengangkatan sekretaris desa (sekdes) yang sudah empat kali berganti dalam empat tahun terakhir. 

Bahkan sebagian perangkat desa disebut tidak berdomisili di Desa Hulubanteng.

“Evaluasi terhadap perangkat desa juga tidak ada. Dari 11 perangkat, yang hadir saat dikumpulkan cuma lima orang. Ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan kuwu,” katanya.

Baca juga: Gara-gara Obat Nyamuk Sulut Bantal, Rumah 140 Meter Persegi di Cirebon Ludes Terbakar

Karena belum menemukan titik temu dalam dialog, warga sempat berniat menyegel kantor balai desa. Namun aksi tersebut dicegah aparat kepolisian.

Sebagai jalan tengah, warga meminta kepala desa menandatangani surat pernyataan bermaterai berisi komitmen menuntaskan janji-janji dalam RPJMDes.

Namun, hingga siang hari, warga masih belum puas dengan surat pernyataan tersebut. Mereka mendesak Bupati Cirebon untuk turun tangan dan segera memberhentikan kepala desa.

“Surat teguran dari bupati sudah tiga kali dikeluarkan, tapi tidak ada langkah tegas. Kami minta kepala desa diberhentikan sementara, bahkan kalau tidak sesuai, diberhentikan selamanya,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, suasana di sekitar kantor balai desa kembali kondusif. Namun warga berjanji akan terus mengawal hingga tuntutan mereka dipenuhi. (*)