Jika Terbukti Langgar Aturan, Dedi Mulyadi Bakal Tertibkan Keramba Apung di Pantai Timur Pangandaran

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bakal menertibkan pemasangan keramba jaring apung milik satu perusahaan swasta di Pantai Timur Pangandaran, jika terbukti melanggar aturan.

Dikatakan Dedi, penindakan wajib dilakukan jika pemasangan keramba apung tersebut bertentangan dengan prinsip lingkungan.

"Keramba apung di Pangandaran apabila itu bertentangan dengan prinsip lingkungan, melawan undang-undang, nanti mau saya ngajak Bu Susi untuk bareng tertibkan," ujar Dedi, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Dedi juga akan memastikan kawasan tersebut berada di bawah kewenangan siapa. Apakah Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat atau Kementerian.

"Kalau itu kewenangannya adalah kewenangan Dinas Kelautan, saya meminta Dinas Kelautan kan kita sudah punya kerja sama nih dengan Marinir, dengan Angkatan Laut, nanti bisa bersama-sama Marinir dan Angkatan Laut tertibkan," katanya. 

Sebelumnya, rencana pemasangan keramba jaring apung milik satu perusahaan di Pantai Timur Pangandaran ditolak Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran.

Pemasangan keramba jaring apung ini akan dilakukan di area strategis yang menjadi daya tarik wisatawan dan berdekatan dengan Cagar Alam Pangandaran.

Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata mengatakan, ada beberapa alasan penolakan rencana pemasangan keramba jaring apung tersebut.

Di antaranya, lokasi yang dipilih berada di jalur keluar-masuk perahu nelayan, area penangkapan ikan, dan juga berdekatan dengan zona wisata.

"Di situ kan tempat alur perahu nelayan dan tempat menangkap ikan. Tentu akan mengganggu," ujar Jeje kepada Tribun Jabar di Pangandaran, Selasa (8/7/2025).