Gaji DPRD Pangandaran Paling Rendah di Jabar, Bertahun-tahun Tak Naik, Otang: Kami Menahan Diri

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Seorang anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Otang Tarlian, menyebut, gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan paling kecil se-Jawa Barat. 

Nominalnya berkisar Rp 27 juta per bulan. Menurut Otang, angka itu sudah bertahun-tahun tidak mengalami kenaikan. 

Meski demikian, Ia dan rekan-rekan anggota lain tetap menerima dengan lapang dada, menyadari kondisi fiskal daerah yang belum memungkinkan adanya penyesuaian.

Baca juga: DPRD Pangandaran Ungkap Gaji dan Tunjangan, Rp 27 Juta per Bulan, Klaim Paling Kecil di Jabar

"Kalau ingin gaji dan tunjangan meningkat, tentu harus ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pangandaran dulu," ujar Otang dihubungi Tribun Jabar melalui WhatsApp, Minggu (14/9/2025) siang.

Memang, kata Otang, sebenarnya sempat ada wacana untuk menaikkan sejumlah tunjangan seperti tunjangan rumah dan transportasi. 

Namun, pihaknya melihat kondisi keuangan daerah yang belum stabil dan akhirnya rencana tersebut tidak dilanjutkan.

"Di kabupaten kota lain, mungkin tunjangan bisa naik setiap tahun. Tapi di Pangandaran, kami memilih menahan diri karena kondisi fiskal daerah," katanya.

Menanggapi apakah nominal yang diterima saat ini cukup atau tidak, Otang menilai bahwa kecukupan bukan semata soal angka.

"Kebutuhan itu nggak pernah ada cukupnya. Jadi, ya kita cukup cukupin saja. Kami sadar, ada konsekuensi dari jabatan ini yang harus kami jalani," ucap Otang.

Otang pun menyinggung persepsi publik terhadap kinerja anggota dewan. 

Menurutnya, dalam berbagai kegiatan masyarakat, wakil rakyat sering dituntut hadir sekaligus memberi sumbangan. 

"Jika tidak, justru kadang menjadi bahan pembicaraan masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, Ia bersyukur karena biaya politiknya di Kabupaten Pangandaran masih tergolong standar. 

Baca juga: DPRD Pangandaran Ungkap Gaji dan Tunjangan, Rp 27 Juta per Bulan, Klaim Paling Kecil di Jabar

"Tapi, kalau ada money politics, jelas beban biaya jadi tidak masuk akal," ucap Otang. *