DPRD Pangandaran Ungkap Gaji dan Tunjangan, Rp 27 Juta per Bulan, Klaim Paling Kecil di Jabar

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran disebut paling kecil dibanding anggota DPRD di Kabupaten Kota lain di Jawa Barat.

Hal ini disampaikan secara blak-blakan oleh Otang Tarlian anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari fraksi PKB.

Otang, yang sudah menjabat dua periode sebagai anggota DPRD sekaligus menjabat Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, menyebut, total gaji dan tunjangan yang diterimanya setiap bulan sekitar Rp 27 juta.

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi soal Isu Tunjangan Rp 33 M, Siap Dana Operasional Dihapus: Yang Rugi Masyarakat

"Itu sudah total semuanya, tapi belum dipotong pajak dan lainnya. Kalau gaji dan tunjangan pimpinan DPRD, saya tidak tahu," ujar Otang dihubungi Tribun Jabar melalui WhatsApp, Minggu (14/9/2025) siang.

Otang pun mengaku kerap mendapat reaksi tak percaya dari sesama anggota DPRD dari daerah lain ketika membahas pendapatan mereka sebagai wakil rakyat.

"Teman-teman dewan dari daerah lain juga heran, tidak percaya. Karena di kita memang paling kecil dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Barat," katanya.

Bahkan, anggota DPRD di Kabupaten Pangandaran tidak mengenal dana aspirasi seperti pada umumnya diterima anggota dewan di daerah lain.

Sebagai perbandingan, kata Ia, gaji dan tunjangan anggota DPRD di daerah tetangga seperti Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis sudah mencapai Rp 30 juta lebih.

Sementara di Kabupaten Kuningan sudah lebih dari Rp 40 juta per bulan. Bahkan, di Kota Tasikmalaya sudah menyentuh angka Rp 50 juta atau lebih. 

Soal tunjangan rumah, Otang mengaku belum mengetahui secara rinci besaran yang diterima setiap bulannya.

Baca juga: Hari Ini DPRD Kabupaten Bandung Dipanggil Kemendagri Bahas Polemik Tunjangan Perumahan

"Soal nilai saya enggak tahu karena tidak pernah melihat rinciannya," ucap Otang. *