Anggota DPRD Kota Cirebon Jadi Sasaran Orang Tua Murid Imbas Jalur Domisili SPMB Tak Transparan

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON – Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto, mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat, khususnya terkait tidak transparannya jalur domisili yang digunakan dalam proses seleksi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurut Anton, sejumlah orang tua siswa datang langsung ke kantornya untuk menyampaikan keluh kesah.

Mereka merasa heran lantaran anak-anaknya tidak diterima di sekolah negeri terdekat, meskipun jarak dari rumah ke sekolah hanya sekitar 600 meter.

"Yang mengadu ke saya bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang tua murid. Mereka bingung, rumah ke sekolah cuma 600 meter, tapi tetap tidak diterima. Ini kan sangat tidak masuk akal," ujar Anton kepada wartawan, Sabtu (12/7/2025).

Baca juga: Masih Ada SD Negeri di Kota Bandung yang Kekurangan Murid, Cuma 5 yang Daftar SPMB Online

Ia menilai, sistem domisili yang awalnya bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan justru menjadi sumber masalah setiap tahun ajaran baru.

"Prinsipnya bagus, untuk pemerataan. Tapi kenyataannya di lapangan, masih banyak keluhan. Artinya sistem ini harus dievaluasi secara serius," ucapnya.

Anton pun mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Ia bahkan mengusulkan agar sistem domisili dikaji ulang, atau bila perlu dihapus dan diganti dengan sistem seleksi berbasis prestasi seperti nilai ebtanas murni (NEM) yang pernah digunakan sebelumnya.

Baca juga: Ombudsman RI Terima 10 Aduan SPMB Jabar Tahap 2, Terkait Ketidakadilan Dalam Pembobotan Nilai

"Saya minta disdik terbuka, transparan, dan serius menanggapi persoalan ini. Jangan sampai masyarakat terus merasa dipermainkan tiap tahun. Kalau perlu, kembalikan saja ke sistem seleksi berdasarkan nilai agar lebih objektif," jelas dia.

Lebih lanjut, Anton juga menyarankan agar Pemerintah Daerah Kota Cirebon membentuk tim khusus untuk melakukan audit dan investigasi terhadap proses seleksi SPMB tahun ini.

"Tujuannya agar tidak ada permainan atau dugaan kecurangan yang membuat masyarakat makin tidak percaya pada sistem pendidikan kita," katanya. (*)