Anggaran Pilkades Berbasis Elektronik Capai Rp5 Miliar, Tunggu Hasil Indramayu untuk Percontohan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membutuhkan anggaran Rp5 miliar untuk 139 Desa di Kabupaten Indramayu. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, mengatakan jika pilkades elektronik di Indramayu berjalan sukses akan menjadi percontohan untuk desa di kabupaten kota lain. 

Saat ini, kata dia, semua persiapan untuk Pilkades elektronik bertahap terus dilakukan termasuk pengalokasian anggarannya.

"Kebutuhan anggaran tanpa pengadaan sarana dan prasarana atau disediakan oleh Pemkab Indramayu, diperkirakan kurang lebih Rp700 Juta. Tapi kalau Pemkab Indramayu tidak menyediakan sarana prasarana (ditanggung semua Pemprov Jabar) anggarannya capai Rp5 Miliar untuk 139 desa," ujar Ade, Rabu (9/7/2025). 

Dikatakan Ade, anggaran untuk Pilkades elektronik ini sudah diajukan di APBD perubahan 2025. Ade mengharapkan Pemkab Indramayu dapat menyediakan sarana dan prasarana, sehingga anggarannya semakin kecil dari Provinsi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kaget Sosok Penolong Zaki Asal Luar Jabar: Indramayu Nggak Ada Pengacara yang Bantu?

"Kebutuhan anggaran pilkades elektronik/digital di Kabupaten Indramayu untuk 139 Desa sedang diajukan melalui Perubahan APBD Prov Jabar 2025," ucapnya.

Selain itu, pihaknya bersama Pemkab Indramayu sudah belajar langsung ke Kabupaten Boyolali yang sudah lebih dulu menerapkan Pilkades berbasis elektronik.

"Hasil akhirnya akan ada daftar pemilih potensial desa, serta skema pilkades digital dengan hasil akhir mekanisme pemungutan suara sesuai kaidah kepemiluan dan Permendagri tentang Pilkades," katanya.

Setelah semua persiapan pra Pilkades ini dijalankan, kata dia, tahap selanjutnya adalah penyusunan kerjasama penggunaan aplikasi Siap Desa dan Pilkades digital.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, sistem Pilkades digital ini nantinya akan diterapkan di seluruh desa, namun untuk uji coba akan dilaksanakan terlebih dahulu dari tingkat pemilihan RT dan RW di masing-masing kabupaten dan kota di Jawa Barat. 

Baca juga: Purwakarta Sambut Delegasi Korea Selatan, Jalin Kerja Sama Sister City dengan Kabupaten Gurye

"Tapi bisa dimulai begini, percobaan dan percontohan di RW saja, kita bikin sampel beberapa pemilihan ketua RW dengan sistem pemilihan elektronik.Nanti tata kelolanya akan dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa," ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, pada prinsipnya sistem digitalisasi ini harus membuat adanya efisiensi bukan justru membuat anggaran bengkak pada kemudian hari. Dia memastikan akan mengawal dalam penerapan sistem digitalisasi ini. 

"Kita lihat, digitalisasi itu harus melahirkan efisiensi. Jangan sampai dengan digital malah jadi mahal," 

"Nanti penghitungannya bisa langsung keluar dengan cepat, tidak usah lagi orang nunggu antrian lama, kemudian menunggu penghitungan berjam-jam," katanya. (*)