Rombel 50 Siswa Dikritik hingga Disebut 'Kebijakan Anak TK', Dedi Mulyadi Tanggapi: Ini Darurat

Kebijakan satu kelas maksimal 50 siswa itu, kata Dedi juga hanya akan berlaku di awal.

Karena di tahun ajaran berikutnya sekolah bisa dibangunkan kelas baru.

"Walaupun sekolah tersebut kelasnya 50, itu kelasnya 50 awal, kenapa ? karena nanti dalam tahun ajaran berikutnya, dalam semester berikutnya, pemerintah Jawa Barat pasti membangun ruang kelas baru, nah ruang kelas baru ini nanti bisa menurunkan kembali jumlah siswanya," katanya.

"Misalnya karena banyaknya minat masuk ke sekolah akhirnya nerimanya 50 dalam setiap kelas, nanti dibangun kelas baru sehingga kembali lagi menjadi 30 atau menjadi 35," imbuh KDM.

Dedi mengungkap alasan kenapa kebijakan ini diberlakukan.

Dedi menyebut, kondisi darurat jadi alasan kenapa ini diberlakukan.

"Kenapa cara ini dilakukan, ini darurat, kenapa dianggap darurat ?, karena daripada rakyat tidak sekolah, lebih baik bersekolah," kata Dedi.

"Dari pada mereka nongkrong di pinggir jalan, kemudian berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya, lebih baik dia sekolah walaupun sekolahnya sederhana, itu prinsip saya," sambung Dedi.

Baca juga: DPRD Jabar Minta FKSS Tingkatkan Kualitas dan Layanan Sekolah Daripada Ributkan Penambahan Rombel 

Dedi mengatakan bahwa negara meminta anak untuk bersekolah, maka dari itu negara tak boleh menelantarkan warganya.

"Kemudian yang berikutnya adalah negara meminta rakyatnya sekolah, karena negara meminta rakyatnya sekolah, maka negara tidak boleh menelantarkan warganya sehingga tidak bersekolah," ungkap Dedi Mulyadi.

Artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com