Koperasi Merah Putih Lahir di 424 Desa di Cirebon, Modal Bukan Dana Hibah tapi Pinjaman

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melalui Dinas Koperasi dan UMKM resmi menyerahkan akta pendirian dan Surat Keputusan (SK) pengesahan Koperasi Merah Putih kepada 412 desa dan 12 kelurahan se-Kabupaten Cirebon.

Penyerahan legalitas tersebut dilakukan secara simbolis dalam kegiatan yang digelar di Aula PCNU Sumber, baru-baru ini. 

Acara ini turut dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri dan BTN, serta para ketua koperasi desa penerima.

Baca juga: Kemenkum Jabar Pantau Ketat, Target Koperasi Merah Putih Subang Tercapai Penuh

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra mengatakan, bahwa pembentukan koperasi desa telah rampung di seluruh wilayah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

“Alhamdulillah, per 31 Mei 2025, seluruh musyawarah desa khusus dan pembentukan koperasi di 424 titik telah rampung."

"Akta dan SK koperasi selesai dibuat pada 16 Juni 2025, lebih cepat dari tenggat yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 30 Juni,” ujar Dadang saat dikonfirmasi, Sabtu (5/7/2025). 

Menurutnya, penyerahan akta dan SK ini menjadi dasar hukum bagi koperasi untuk segera menjalankan unit usaha di daerah masing-masing.

Namun ia menegaskan, bahwa dana pengembangan koperasi bukan merupakan hibah, melainkan pinjaman dari bank Himbara.

“Banyak simpang siur soal pendanaan Rp 3 sampai Rp 5 miliar per koperasi."

"Yang perlu digarisbawahi, itu bukan hibah."

"Tahap pertama adalah pembentukan, tahap kedua launching oleh Bapak Presiden dan tahap ketiga adalah pengembangan usaha yang akan dimodali oleh bank Himbara."

"Ini pinjaman berjangka, bukan dana hibah,” ucapnya.

Dadang juga menjelaskan, bahwa koperasi wajib mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan tenor, yakni tiga hingga lima tahun.

Baca juga: Kemenkop dan ITB Berkolaborasi Wujudkan Koperasi Nasional Berbasis Digital

“Kalau koperasinya rugi bahkan bangkrut, maka bukan digaji, tapi harus mengembalikan pinjaman."

"Pengurus koperasi bertanggung jawab penuh atas keberhasilan usaha dan pengelolaan dana,” jelas dia.

Untuk menjamin akuntabilitas, setiap koperasi akan diawasi oleh pengawas tingkat desa seperti kepala desa dan tokoh masyarakat, serta 18 instansi terkait di Kabupaten Cirebon.

“Koperasi Merah Putih tetap tunduk pada regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian."

"Honorarium pengurus hanya bisa diberikan jika koperasi untung dan disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT),” katanya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi menyebut, bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka kemiskinan.

“Program ini adalah amanat langsung dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang dijalankan secara nasional dan menjadi bagian dari visi pembangunan ekonomi berbasis kemandirian,” ujar Hafidz.

Ia juga mengapresiasi capaian Kabupaten Cirebon yang menempati posisi kedua se-Jawa Barat dalam percepatan legalisasi koperasi.

“Ini bukti kekompakan dan sinergi antar lembaga, termasuk kontribusi dari Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Cirebon,” ucapnya.

Dengan peluncuran nasional Koperasi Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2025 mendatang, Pemkab Cirebon akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menyiapkan petunjuk teknis tahap pengembangan usaha.

Baca juga: Percepatan Program Koperasi Desa Berbasis Teknologi, Kemenkop Kolaborasi dengan ITB

“Kami yakin, dengan sinergi yang solid dan peran aktif seluruh stakeholder, koperasi desa di Cirebon akan tumbuh menjadi pilar ekonomi rakyat yang kokoh,” jelas dia.