100 Hari Kerja Kepala Daerah, Mahasiswa Unjuk Rasa di Gedung DPRD Kota Banjar, Sampaikan 5 Tuntutan

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Dalam 100 hari kerja kepala daerah, sejumlah mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) melakukan aksi demonstrasi. 

Satu di antaranya, aksi demonstrasi yang dilakukan di depan gedung DPRD Kota Banjar Jawa Barat, Senin (2/6/2025).

Di halaman gedung DPRD Kota Banjar, mereka melakukan aksi demonstrasi dengan berorasi di hadapan petugas gabungan.

Selain berorasi, mereka sempat memblokade jalan dengan sejumlah kendaraan sepeda motor. Saat itu, arus lalu lintas khususnya kendaraan roda empat sempat tersendat.

Baca juga: 100 Hari Kepemimpinan Om Zein-Abang Ijo, Dorongan Pendidikan Belum Sampai ke Pelosok Purwakarta

Kemudian, massa aksi sempat memanas ketika ingin menerobos puluhan petugas gabungan yang berjaga di depan gedung DPRD Kota Banjar. Sejumlah massa aksi dan petugas sempat saling dorong.

Tak lama kemudian, keluar Plt. Ketua dan sejumlah anggota DPRD Kota Banjar untuk mempersilahkan massa masuk ke gedung rakyat.

Koordinator aksi, Rio Julian Rustandi Putra, mengatakan, ada lima tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah Kota Banjar.

Pertama, soal pendidikan di Kota Banjar yang masih banyak mahasiswa tidak mampu untuk membiayai kuliahnya sendiri. 

"Masih banyak pelajar tidak mampu untuk bersekolah. Makanya, ini penting untuk kita mengawal kesejahteraan dalam rangka pendidikan," ujar Rio dalam orasinya di halaman gedung DPRD Kota Banjar, Senin siang.

Kedua, soal bencana ekonomi yang sekarang dirasakan tidak hanya oleh segelintir orang tapi hampir semua orang.

"Hampir semua elemen merasakan bencana ekonomi itu. Untuk itu, ini adalah satu hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah di Kota Banjar. Karena, sampai detik ini belum ada investor yang sampai terasa dan terdengar oleh kita untuk membuka usaha dan membuka lapangan pekerjaan," katanya.

Ketiga, tentang kesehatan yang saat ini masih ada warga yang kesulitan bahkan untuk bertobat saja tidak bisa. 

"Katanya tercover oleh BPJS, tapi buktinya tidak tercover oleh BPJS. Makanya, di sini kita menuntut agar Wali Kota Banjar dan anggota DPRD untuk menyelesaikan permasalah yang ada di Kota Banjar," ucap Rio.

Keempat, soal infrastruktur yang dianggap lambat dan lalai dalam pekerjaannya. Karena, tidak memperhatikan infrastruktur yang ada di Kota Banjar.