Tega, Dana PIP Aspirasi untuk Siswa di Garut Dipotong hingga 50 Persen, Kepsek Mengaku Serba Salah

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari 

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi untuk siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dipotong hingga 50 persen. Pemotongan dana PIP itu disebut-sebut diduga dilakukan oleh pihak pengusung bantuan program.

Hal tersebut disampaikan oleh satu kepala sekolah di Garut. Dia mengaku resah dengan praktik pemotongan dana bantuan yang seharusnya sepenuhnya diterima oleh siswa penerima manfaat.

"Akibatnya kami kepala sekolah seringkali jadi sasaran, jadi korban, dan disalahkan oleh orang tua siswa. Bahkan kami sampai dipanggil aparat penegak hukum untuk dimintai keterangan," ujar seorang kepala sekolah di Garut yang enggan disebutkan namanya kepada Tribunjabar.id, Rabu (28/5/2025).

Ia menuturkan, pemotongan dilakukan setelah dana PIP cair ke rekening siswa. Prosesnya melibatkan oknum yang mengatasnamakan diri sebagai penghubung dari pihak pengusung program.

Baca juga: Bupati Garut Sesalkan Masih Ada Potongan PIP untuk Siswa Sekolah, Siapkan Cara Jitu Jegal Perantara

Praktik semacam ini, ungkapnya, telah meresahkan pihak sekolah karena dapat mencoreng nama baik institusi pendidikan. Selain itu, tentu saja, merugikan siswa dari keluarga kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

"Siswa SMA-SMK itu seharusnya mendapatkan bantuan Rp 1,8 juta. Kenyataannya hanya menerima bantuan Rp 900 ribu. Kami serba salah. Tolong penyaluran PIP Aspirasi ini dievaluasi," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XI Jabar, Aang Karyana, mengatakan pihaknya memastikan bahwa potongan itu tidak dilakukan oleh pihak sekolah.

Pihaknya juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan atas temuan tersebut.

"Kami juga mewanti-wanti agar sekolah tidak melakukan pemotongan apapun. Rekening dan ATM juga harus dipegang oleh siswa," ujar Aang kepada wartawan di Garut.

Baca juga: Marak Preman Ganggu Dunia Usaha, Apindo Jabar Siap Luncurkan Pilot Project Anti Premanisme di Garut

Aang mengungkapkan, pihaknya menerima sejumlah laporan dari kepala sekolah yang merasa bingung karena nama sekolah mereka tercantum sebagai penerima PIP Aspirasi. Padahal mereka tidak pernah mengajukan permohonan.

Situasi ini menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, bantuan tersebut memang sangat membantu siswa, namun di sisi lain menimbulkan kegelisahan di kalangan sekolah karena prosesnya yang tidak transparan.

"Ada sekolah yang menyatakan keberatan, tapi kalau surat keputusan (SK) sudah turun, ya mau tak mau bantuan itu tetap harus dicairkan," ucapnya. (*)