Marak Preman Ganggu Dunia Usaha, Apindo Jabar Siap Luncurkan Pilot Project Anti Premanisme di Garut

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat, Ning Wahyu menyoroti maraknya premanisme yang mengganggu dunia usaha di Garut memicu respons cepat dari lintas lembaga. 

Isu tersebut menjadi perhatian serius dan langsung ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi yang dihadiri pejabat penting seperti Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, Korem 062 Tarumanegara Kasrem Letkol Inf Hamzah Budi Susanto, Bupati Garut Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, serta jajaran Forkopimda Garut lainnya.

Dalam pertemuan itu, Ning Wahyu memberikan pemaparan tentang tantangan - tantangan yang dihadapi oleh pengusaha. 

Baca juga: IMM Jabar Dukung Penegak Hukum Tindak Tegas Premanisme yang Hambat Investasi

Bukan hanya masalah reciprocal tarif tetapi beberapa hal lain seperti tingginya biaya logistik, ketidakpastian hukum, perizinan, politisasi ketenagakerjaan, juga premanisme. 

“Gangguan premanisme bisa terjadi sejak awal proses pembangunan industri hingga tahap perekrutan tenaga kerja. Modusnya bervariasi, mulai dari intimidasi hingga gugatan tanpa dasar hukum,” tuturnya, Selasa (27/5/2025).

Ia menilai akar masalah berasal dari keinginan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam kegiatan industri, namun tanpa memiliki bekal kompetensi maupun pemahaman yang memadaI.

Sebagai solusi jangka panjang, Ning menyebutkan, Apindo Jabar menawarkan pendekatan berbasis edukasi kepada masyarakat, mencakup pemahaman tentang mindset bisnis, standar kerja, kepatuhan buyer (buyer’s compliance), serta peluang usaha. 

“Edukasi ini akan diiringi dengan pelatihan soft skill dan hard skill sebagai jalan masuk keterlibatan warga secara profesional. Apindo Jabar juga siap meluncurkan pilot project anti-premanisme di Garut, berkolaborasi erat dengan Polda Jabar, Korem 062 Tarumanegara dan Forkopimda Garut,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, APINDO Jabar akan meluncurkan pilot project anti-premanisme di Garut, berkolaborasi dengan Polda Jabar, Korem 062 Tarumanegara, dan Forkopimda Garut. 

Baca juga: Cucun Wakil Ketua DPR RI Apresiasi Komitmen Polda Jabar Berantas Premanisme di Jabar

Respons tegas datang dari seluruh jajaran, Polda Jabar menyatakan siap membentuk pos pengamanan industri dan menindak cepat laporan gangguan. 

Korem dan Kodim menyampaikan komitmen untuk langsung turun ke lapangan tanpa menunggu permintaan. Sementara Polres Garut menegaskan tidak akan memberi ruang untuk praktik premanisme di wilayahnya.

Tak hanya itu, Kejaksaan Negeri Garut juga akan memberi perhatian khusus terhadap kasus-kasus terkait guna menciptakan efek jera. 

Dari sisi kebijakan, DPRD Garut mendorong percepatan pembentukan kawasan industri terpadu agar regulasi dan perizinan lebih efisien.

Ning Wahyu mengajak semua pihak untuk menjadikan Garut sebagai model daerah bebas premanisme.

“Mari jadikan Garut sebagai contoh daerah naik kelas profesional, kolaboratif, aman bagi investasi, dan terus bertumbuh secara ekonomi,” ucapnya.