Soal Wacana Komisi dan Reklasifikasi Mitra, Modantara: Perhatikan Keberlangsungan Ekonomi Digital

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Modantara mengapresiasi aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh sejumlah mitra pengemudi hari ini. Aksi hari ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sektor mobilitas dan pengantaran digital adalah bagian vital dari kehidupan masyarakat modern. 

Wacana pemaksaan komisi 10 persen dan reklasifikasi mitra menjadi pegawai tetap bukan hanya berisiko - namun bisa menghentikan denyut ekonomi digital Indonesia.

Menyikapi hal ini, Modantara menegaskan posisi industri secara lugas, adil, dan berbasis kepentingan jangka panjang yakni niat baik tidak boleh berubah menjadi krisis baru 

“Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi bukan sekadar wacana politik. Ekosistem ini terbukti jadi bantalan sosial saat krisis, oleh karenanya kebijakan yang mengaturnya harus berpijak pada data dan mempertimbangan dampak jangka panjang.”  Kata Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha dikutip dari keterangan resmi Modantara.

Baca juga: Soal Komis Ojol, Perlu Pertimbangan untuk Keberlanjutan Ekosistem Digital dan UMKM

Menurutnya, komisi tidak bisa diseragamkan seperti tarif parkir.

 Industri ini bergerak dinamis dan bertumbuh tanpa aturan yang kaku dan seragam.

Batasan atas 10% komisi platform akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak.

Wacana ini terdengar sederhana namun efeknya bisa kompleks, sistemik, dan mengancam kestabilan ekonomi. 

Setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra.

"Sehingga mitra memiliki pilihan untuk memilih layanan dengan platform fee sesuai kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman," katanya.

Dampak lainnya, katanya, bisa memicu reklasifikasi mitra yang bisa diartikan akan kehilangan pekerjaan,

“Ketika niat melindungi justru membuat jutaan mitra kehilangan akses kerja fleksibel, kita perlu berhenti dan bertanya: siapa sebenarnya yang terlindungi?." katanya,

Dia menjeaslkan, gagasan menjadikan seluruh mitra pengemudi sebagai karyawan tetap mungkin terdengar mulia, tapi realita di lapangan berkata lain. 

Ia juga mengatakan, penyesuaian tarif haruslah adil dan realistis serta berbasis data.

"Kita harus memperhatikan biaya operasional dan taraf hidup mitra, namun tarif yang terlalu tinggi akan menurunkan minat konsumen, percuma tarif yang tinggi namun yang beli tidak ada."  katanya.