Soal Wacana Komisi dan Reklasifikasi Mitra, Modantara: Perhatikan Keberlangsungan Ekonomi Digital

Pihaknya mendukung peningkatan kesejahteraan mitra, keberadaan mitra yang sejahtera akan menopang perkembangan industri yang sehat, namun dalam setiap kebijakan yang dibuat, sudah seharusnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya  daya beli konsumen dan Variasi biaya operasional kendaraan dan kondisi daerah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa regulasi tarif pengantaran makanan dan barang jangan disamakan 

“Cara kerja, kecepatan, dan fungsi pengiriman ODS dengan logistik konvensional sangat berbeda, menyeragamkan tarif akan membatasi inovasi dan membunuh industri perlahan”  terangnya.

Menurutnya, modantara menghargai semangat untuk meningkatkan kesejahteraan mitra.

Namun pemberlakuan pendapatan minimum (misalnya setara UMR) tanpa mempertimbangkan dinamika pasar digital berisiko besar seperti biaya layanan akan terpaksa naik, membuat pelanggan enggan menggunakan layanan - terutama di daerah dan kota terpencil.

Ia menambahkan, pemaksaan kebijakan ketenagakerjaan (seperti reklasifikasi mitra menjadi karyawan platform atau memaksakan pemberian manfaat setara karyawan) pada sektor mobilitas dan pengantaran digital dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia, termasuk menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung pada platform digital serta meningkatnya pengangguran.

"Kebijakan ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional. Efek domino dari kebijakan ini termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri, terutama di masa perekonomian dunia yang menantang saat ini," pungkasnya