Duduk Perkara Dedi Mulyadi yang Bikin PDIP Geram, Pengamat Sebut Raja Sunda Ancamannya Gak Main-Main
Belakangan ini ramai isu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kerap mendapatkan kritikan dari kader PDIP. Pengamat ungkap duduk perkaranya
Kritik Keras
Diberitakan sebelumnya, kritik keras terhadap Dedi Mulyadi dan dilakukan secara kelembagaan adalah pada saat Rapat Paripurna DPRD Jabar membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).
Kritik dilontarkan Fraksi PDIP dalam bentuk interupsi hingga walk out.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, mengungkit superhero Superman saat mengkritik Dedi.
Awalnya, Doni menyampaikan bahwa terdapat pernyataan Dedi yang mendiskreditkan DPRD Jabar saat berpidato di acara Musrembang di Cirebon pada 7 Mei 2025.
Dedi menyebut tak perlu berkonsultasi dengan DPRD dalam mengeksuksi program atau kebijakannya.
"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).
Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda.
"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri," kata Doni.
"Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandang menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu," jelas Doni.
Doni berharap pimpinan rapat bisa menyampaikan bahwa Dedi Mulyadi harus mau mengklarifikasi pernyataannya di acara Musrenbang itu.
"Saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya.
Pernyataan Doni, kemudian disambut oleh interupsi Memo Hermawan, anggota DPRD Deri Fraksi PDIP lainnya.
Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja.
"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau walk out termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri fraksi PDIP Perjuangan," ujar Memo.
Polemik KJA di Pangandaran, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Apresiasi Langkah Unpad |
![]() |
---|
Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar Segera Berakhir, Jangan Sampai Terlewat |
![]() |
---|
Pengamat Respons SE Gubernur Dedi Mulyadi Soal Larangan Knalpot Tak Sesuai Spesifikasi |
![]() |
---|
Pedagang Bandung Respons Larangan Knalpot Brong: Kami Hanya Penuhi Permintaan Pasar |
![]() |
---|
Polrestabes Bandung Dukung Langkah Gubernur Dedi Mulyadi Larang Penjualan Knalpot Brong |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.